Penghapusan pajak sepeda motor dinilai tidak realistis

Rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan membuat Rancangan Undang-undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor, dinilai tidak realistis oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf. 

Juru bicara TKN Jokowi-Maruf, Arya Sinulingga mengatakan apa yang dijanjikannya PKS hanyalah cara untuk menggaet pemilih pada Pileg 2019.  "Janji penghapusan pajak sepeda motor hanya menjanjikan sesuatu yang mustahil. Hal itu bertujuan untuk menggaet elektroral pada Pemilu 2019," kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/11). 

Janji-janji seperti itu, menurut Arya karena kekhawatiran PKS yang nampaknya kesulitan lolos di parlemen sehingga akhirnya partai tersebut menjanjikan sesuatu yang tidak realistis.

"Biasanya memang partai-partai yang sudah gelagapan, pusing agar lolos parlemen memasukan ide-ide yang terlalu cerdas sehingga tidak mungkin dilakukan," tudingnya. 

Arya membandingkan di negara-negara maju justru yang dimajukan adah transportasi publiknya. Sementara itu, pajak kendaraan bermotor dibuat tinggi oleh pemerintah setempat. 

"Dimana-mana setiap negara maju, justru transportasi publiknya yang dimajukan. Bukan transportasi pribadinya, karena itu bisa menjadi keberhasilan sebuah negara metropolitan," kata Arya. 

Misalnya saja di Singapura, yang memberikan pajak kendaraan bermotor tinggi. Hal itupun diberlakukan di Jepang dan negara-negara maju lainnya. Tujuannya agar masyarakat beralih ke transportasi publik. Sehingga, menurutnya ide PKS tidak realistis. Selain itu, ide tersebut juga kontradiksi dengan kebijakan pemerintah yang berupaya memaksimalkan transportasi publik. 

Sementara Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Pipin Sopian menyatakan, wacana usulan penghapusan pajak sepeda motor dan SIM seumur hidup bukan pencitraan tetapi janji kongkrit yang diupayakan terwujud oleh PKS.

Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Pipin Sopian, menuturkan, kebijakan ini berangkat dari hasil kajian yang matang dengan melibatkan beberapa kepala daerah dari PKS.

"Sebagai partai politik, kami tentu menawarkan gagasan kampanye yang bukan sekedar pencitraan, tetapi ini adalah janji kongkrit kami yang sudah kami kaji, sudah kami diskusikan dengan kepala daerah yang kami miliki," katanya.

Ia juga berpendapat bahwa hal tersebut merupakan gagasan yang realistis untuk diwujudkan. Salah satu hasil kajiannya, menurut Pipin, kemacetan di jalan raya paling banyak disebabkan oleh kendaraan roda empat, dibandingkan roda dua. Minat masyarakat terhadap kendaraan roda dua masih tinggi, karena dianggap lebih murah dan efektif untuk saat ini.

Hal itulah yang menjadi peluang ekonomi bagi ojek daring untuk menjadi alternatif transportasi umum, di luar kereta rel listrik (KRL) commuter line yang dapat mengangkut jutaan penumpang. "Saat ini, ojek daring menjadi salah satu transportasi umum yang diminati, mudah, murah, dan efektif, bagi masyarakat. Beberapa kajian kalau kita baca, KRL commuter line dalam satu hari mengangkut satu juta penumpang. Sedangkan ojek daring 15 juta dalam satu minggu. Artinya perbandingannya hampir dua kali lipat, 15 juta dan tujuh juta," ujarnya.

Pipin mengkritisi beberapa insentif yang digulirkan pemerintah karena lebih cenderung berpihak kepada masyarakat kalangan atas dan pemodal, sehingga tidak berdampak langsung kepada masyarakat bawah. Untuk itu,  wacana tersebut merupakan keberpihakan yang sangat rasional dan betul-betul dibutuhkan masyarakat kecil.

"Intinya keadilan sosial bagi mereka. Dan tentu, ini kampanye gagasan bagi kami. Saya kira, partai lain belum menyampaikan ini. Ini adalah janji kampanye PKS," pungkasnya.