Politikus PKB sebut sistem proporsional tertutup disukai parpol sedikit otoriter

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yanuar Prihatin, menilai, sistem proporsional tertutup disukai partai politik (parpol) yang memiliki tradisi sedikit otoriter. Pun digandrungi politikus oportunis, elitis, dan tak mampu berkomunikasi dengan publik.

"Bagi parpol yang punya tradisi komando yang kuat dan sedikit otoriter, sistem ini lebih disukai," katanya kepada wartawan, Rabu (4/1).  

Yanuar pun heran dengan adanya politikus yang mendorong penerapan sistem proporsional tertutup melalui uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, sistem tersebut hanya sempat diterapkan pada rezim Orde Baru (Orba).

Wakil Ketua Komisi II DPR ini melanjutkan, mayoritas parpol sepakat penerapan sistem proporsional terbuka. Pangkalnya, proporsional tertutup membuat publik tidak mengenal calon legislatif (caleg) yang akan mewakilinya.

"Di TPS (tempat pemungutan suara), para pemilih seperti membeli kucing dalam karung, kedaulatan pemilih dikubur oleh kedaulatan partai dan kegairahan politik hanya milik segelintir pengurus partai," tuturnya. 

Yanuar mengakui sistem proporsional terbuka pun tak sempurna. Selain pragmatisme politik, sistem ini membawa kerumitan dalam pemungutan dan penghitungan suara, kompetisi menjadi tidak sehat bahkan di antara sesama caleg partai, hingga terabaikannya kualitas caleg terpilih.

"Namun, semua itu haruslah dihapami sebagai proses belajar demokrasi yang sedang berjalan. Pada akhirnya, semua pihak akan menemukan titik keseimbangan yang alami untuk bersama-sama mengerem laju pertumbuhan negatif dari demokrasi," urainya. 

Atas dasar itu, Yanuar berharap MK secara bijak dapat memutuskan model pemilihan yang tepat diterapkan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Mahkamah jangan terjebak dalam konspirasi politik.

"Janganlah main-main dengan soal yang satu ini. Kita semua sudah berinvestasi besar untuk menumbuhkan kegairahan dan partisipasi politik rakyat, memperkuat hubungan timbal balik antara rakyat dan wakilnya, serta membangun budaya kompetisi yang masih terukur," katanya. 

Yanuar menambahkan, oligarki politik relatif mendapatkan hambatan untuk tumbuh melalui sistem proporsional terbuka. "Juga telah memberi peluang kepada segenap warga negara untuk berkarier dalam politik, apa pun latar belakangnya."

"Hak asasi atas karir pribadi ini juga harus dijamin oleh parpol. Tidak boleh dirampas atas nama kaderisasi belaka," tandasnya.