PKS endus upaya Israel bujuk Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mendorong pemerintah ambil langkah tegas terhadap siapa saja yang mencoba membuka keran diplomatik dengan Israel.

"Sehingga siapapun yang mencoba untuk pertimbangan bisnis, untuk ekonomi, politik mencoba berkomunikasi dengan Israel, menurut saya ini bertentangan dengan konstitusi. Dan mesti diproses secara hukum dan sosial," ujar Mardani dalam diskusi daring, Rabu (19/5).

Mardani melanjutkan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memang sudah tegas menyatakan sikap Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik. Namun, Mardani mengaku mendengar ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan negara berjuluk Bintang Daud itu untuk membujuk Indonesia membuka hubungan diplomatik.

Manuver ini menurutnya sudah dilakukan Israel kepada sejumlah negara Arab, termasuk negara Sudan di Afrika melalui sekutunya, Amerika Serikat (AS).

"Kayak Sudan, dicap sebagai negara teroris. Kalau buka hubungan diplomatik dengan Israel, status negara teroris dicabut (AS). Bahrain, kalau gak buka hubungan dengan Israel, AS tidak memberikan perlindungan kalau Iran melakukan aksinya. Nah, ini dilakukan ke Indonesia. Insentif ekonomi. Ada peluang bisnis yang dibuka ke Indonesia," jelas Ketua DPP PKS ini.

Ia mengingatkan, bila Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, maka sikap politik bebas aktif RI akan hilang, bahkan memunculkan gejolak dalam negeri. Ini juga disampaikan sejumlah anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI kepada Kemlu saat bertemu Menlu Retno Marsudi beberapa waktu lalu.

"Dalam pertemuan itu, kami menegaskan, jangan pernah menjual prinsip apalagi untuk ekonomi. Karena sekali kita lakukan itu, bukan saja ekonomi yang hilang, kebijakan luar negeri bebas aktif hilang, posisi negara Islam terbesar akan hilang, posisi dalam negeri akan terus bergejolak," bebernya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pasalnya, konstitusi sudah jelas menyatakan Indonesia mengakui kemerdekaan setiap bangsa, termasuk Palestina.

"Sekali kita membuka, setitik apapun, yang terjadi adalah kita membenarkan penjajahan (Israel atas Palestina). Padahal kemerdekaan adalah hak segala bangsa," pungkasnya.