Presiden diminta bertanggung jawab atas setiap kebijakan menterinya

Managing Director, Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai, ada kesalahan pemahaman terkait perombakan atau reshuffle kabinet. Menurutnya, dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, tanggung jawab penuh ada di tangan presiden, bukan menteri.

Anthony menyebut, perombakan kabinet seolah menempatkan tanggung jawab berada di tangan menteri. Sehingga, presiden wajib mengganti menteri dengan kinerja yang kurang baik.

"Dalam sistem presidensial, yang bertanggung jawab penuh adalah presiden. Ini yang harus kita luruskan, jangan sampai rakyat terkecoh selalu meminta tanggung jawab menteri," kata Anthony dalam diskusi daring yang digelar Narasi Institute, Jumat (17/6).

Presiden memiliki hak prerogatif sebagai pemimpin negara, termasuk untuk melakukan perombakan kabinet. Kendati demikian, menurut Anthony, penggantian menteri bukan solusi dari permasalahan yang ada.

"Kita salah arah kalau kita mengharapkan pergantian menteri adalah sebagai solusi, padahal pergantian menteri seolah menjadi cuci tangan dari eksekutif," ujarnya.

Anthony menyinggung sejumlah kebijakan terkait pengendalian harga minyak goreng (migor) di pasaran, seperti kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

Kebijakan ini kemudian dihapus dan kembali muncul wacana untuk menghapus migor curah. Menurutnya, presiden bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan para menterinya.

"Solusinya adalah kemungkinan (migor) kemasan curah mau dihapus. Solusi siapa ini? Siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Kan harusnya presiden di dalam sistem presidensial," tutur Anthony.

Anthony menambahkan, tidak ada pengawasan dari DPR selaku lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif. Ini menjadi permasalahan utama sistem ketatanegaraan di Indonesia.

"Ini adalah permasalahan utama bahwa check and balance tidak berjalan," ujar Anthony.

Terkait kesan bagi-bagi kursi kepentingan politik dalam perombakan kabinet kali ini, Anthony menilai masyarakat sudah membaca ke arah tersebut. Untuk itu, pihaknya menekankan, penting bagi masyarakat untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban kepada eksekutif sebagai pelaksana kebijakan publik.