Riza Patria dianggap laik jadi wagub Jakarta

Wakil Ketua II DPR, Ahmad Riza Patria, dianggap laik menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Lantaran rekam jejaknya di berbagai organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) moncer.

Ketua Forum Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (HMI Jabodetabek), Fergiawan, menyatakan, figur Riza tak asing di kalangan OKP di Ibu Kota. Karena pernah memimpin sejumlah organisasi.

"Kami mengenal beliau sebagai orang yang sangat aktif berorganisasi," ujarnya di Jakarta, Selasa (21/1).

Riza tercatat giat di sejumlah OKP semenjak 2001 hingga kini. Bahkan, mengisi pos-pos strategis. Seperti Ketua DPN Garda Muda Merah Putih alias GMMP (2001-2006) dan Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI (2002-2005).

Kemudian, Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia atau Menwa (2006-2010), Ketua DPN Parade Nusantara (2015-2020), Ketua DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia alias HKTI (2016-2021), dan Presidium Majelis Korps Alumni HMI atau KAHMI (2017-2022). 

Keaktifannya tersebut, menurut Fergiawan, mebawa Riza melenggang ke parlemen. Terpilih menjadi anggota dewan dari Partai Gerindra sejak 2014 hingga kini.

PKS dan Gerindra bersepakat mengusung kadernya masing-masing sebagai calon wakil gubernur (cawagub). Mereka adalah Riza Patria dan bekas Anggota DPRD Jakarta, Nurmansjah Lubis alias Anca.

Pengumuman disampaikan pengurus Gerindra di "Kebon Sirih", Jakarta, Senin (20/1). Sehari berselang, dokumen disampaikan kepada Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Sebelum nama keduanya muncul, PKS dan Gerindra melakukan serangkaian kegiatan dalam mencari cawagub. Kemudian, disepakati dua nama dari PKS, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Kendati begitu, DPRD Jakarta tak pernah menggolkannya. Jalan PKS merengkuh kursi wagub selalu kandas. Lantaran rapat paripurna terkait pemilihannya tidak pernah kuorum.

Karenanya, pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berpandangan, berlarut-larutnya proses cawagub Jakarta bak sinetron. "Awalnya berkoalisi, berkomitmen. Gerindra akan menyerahkan jatah wagub ke PKS dan PKS sudah kasih nama. Tahunya, malah enggak bisa di paripurna," katanya saat dihubungi, beberapa saat lalu.