sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Sempat dipecat, Evi Novida kembali jabat Komisioner KPU

KPU aktifkan kembali Evi Novida sebagai Komisioner KPU.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Senin, 24 Agst 2020 14:54 WIB
Sempat dipecat, Evi Novida kembali jabat Komisioner KPU
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 563.680
Dirawat 80.023
Meninggal 17.479
Sembuh 466.178

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaktifkan kembali Evi Novida Ginting Manik sebagai komisioner setelah dipecat melalui sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Juli lalu.

Keputusan tersebut diambil setelah KPU menggelar rapat pleno dan menerima petikan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 83 tahun 2020 tentang pencabutan Keppres sebelumnya Nomor 34 tahun 2020 tentang penghentian Evi sebagai Komisioner KPU.

"Setelah KPU menerima petikan Keppres 83, KPU kemudian menindaklanjuti dengan mengirimkan petikan itu kepada para pihak," ujar Ketua KPU Arief Budiman saat jumpa pers, Senin (24/8).

Dengan demikian, lanjut dia, Evi akan bekerja kembali sebagai Komisioner KPU pada Koordinator Divisi Teknis periode 2017-2022.

"Kita putuskan masih sama. Jadi, Bu Evi akan bertugas kembali sebagai Koordinator Divisi Teknis," bebernya.

Sebelumnya, DKPP memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memecat Evi lantaran dinilai telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Saat itu, jabatan Evi adalah Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang.

Evi dinilai melanggar kode etik dalam proses seleksi komisioner KPUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara periode 2019-2024.

“Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang kepada Teradu VI Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak dibacakannya putusan ini,” kata Ketua Majelis Harjono saat membacakan amar putusan di ruang sidang DKPP di Jakarta, Rabu (10/7).

Sponsored

Tak diam atas keputusan itu, Evi kemudian mengambil langkah hukum dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Evi menyatakan menolak keputusan sidang kode etik DKPP.

"Saya mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan saya tercatat Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT," kata Evi di Jakarta, Sabtu (18/9).

Geliat staycation pengusir penat

Geliat staycation pengusir penat

Jumat, 04 Des 2020 16:55 WIB
Kasak-kusuk posisi staf khusus menteri

Kasak-kusuk posisi staf khusus menteri

Kamis, 03 Des 2020 16:21 WIB
Berita Lainnya