Slamet Ma’arif ancam alihkan dukungan, PBB: Dia tak punya massa

Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan tidak mempermasalahkan sikap Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma’arif, yang menarik dukungan alumni 212 ke PBB, lalu mengancam bakal mengalihkannya ke Partai Keadilan Sejahtera. Pasalnya, Slamet Ma’arif dinilai tidak mempunyai pengaruh cukup besar untuk mengalihkan dukungan massa.

“Dia (Slamet Ma’arif) tidak punya massa, dia itu tim sukses sudah tidak objektif lagi,” kata Ketua bidang pemenangan PBB, Sukmo Harsono, kepada Alinea.id di Jakarta, Jumat (14/2).

Sukmo meyakini dukungan massa untuk partainya tidak bisa dikendalikan oleh Slamet Ma’arif. Sebab, pihak yang paling menentukan pilihan massa adalah tokoh lokal, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Massa mana bisa di suruh-suruh sama Slamet Ma’arif. Massa ikut apa kata tokoh lokalnya," ucap Sukmo.

Pascaditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelanggaran kampanye di Pemilu 2019, Slamet Ma’arif mengancam akan mengalihkan dukungan alumni 212 kepada Partai Keadilan Sejahtera. Pengalihan dukungan itu menjadi pilihan Slamet lantaran dalam mengahadapi kasus yang menjeratnya, justru malah PKS yang akan membela Slamet.

Selain itu, ancaman yang dilontarkan Slamet itu disinyalir juga karena keputusan Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra yang memutuskan memperkuat pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Berbeda dengan Sukmo, menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno, ancaman Slamet Ma’arif bisa memengaruhi perolehan elektoral PBB. Pasalnya, selama ini PBB dikenal berada di barisan terdepan sebagai oposisi pemerintah.

Tak hanya itu, kata Adi, pemilih PBB memiliki irisan dengan Islam kanan yang menentang pemerintah. Sedangkan kedudukan Slamet Ma’arif dianggap sebagai tokoh representatif dari PA 212.

"Bisa saja merosot perolehan suaranya kalau Slamet Ma’arif serius mengalihkan dukungan ke PKS," ujar Adi.

Terlebih, dukungan elektoral PBB, kata Adi, selama ini banyak berasal dari kalangan pemilih yang memeluk agam Islam. “Saat kepentingannya tidak terakomodasi, memungkinkan PBB ditinggalkan oleh pemilihnya,” kata Adi.