SMRC: Elektablitas PDIP karena kinerja Jokowi

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menemukan adanya penguatan dukungan pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dengan evaluasi positif publik atas kondisi ekonomi dan kinerja Presiden Jokowi.  Sementara, pascapemilu 2009 sempat berada di 14% tetapi kembali naik pada Pemilu 2014 dengan 18,9% dan semakin menguat pada 2019, yakni 19,35.

Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, suara Partai Demokrat yang menurun tajam menjelang 2014 diserap lebih banyak oleh PDI Perjuangan. Hal ini disebabkan pengaruh kinerja pemerintah. 

“Menjelang 2014, partai pemerintah SBY (Demokrat) ketika itu mengalami penilaian yang sangat negatif. Ketika itu muncul pemimpin alternatif yang bernama Joko Widodo. Tidak diketahui secara persis apakah Jokowi yang menyebabkan PDI Perjuangan menguat atau Jokowi menguat karena PDI Perjuangan. Namun yang pasti, kata Saiful, keduanya berasosiasi,” katanya dalam keterangan, Kamis (10/8). 

Menurut Saiful, hubungan atau asosiasi antara elektabilitas PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi berlanjut sampai hari ini. Tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi terus positif dan sangat tinggi, rata-rata di atas 70%. 

Bersamaan dengan itu, elektabilitas PDI Perjuangan juga mengalami penguatan, bahkan mencapai 28% di Juli 2023. Belum diketahui hasil nanti 2024, namun setidaknya sekarang elektabilitas PDI Perjuangan sangat kuat dan cukup jauh bedanya dengan partai lain. 

Survei SMRC, Juli 2023, menunjukkan ada 30,8% yang menyatakan kondisi ekonomi nasional sekarang baik atau sangat baik, yang menyatakan buruk atau sangat buruk 23,6%, dan sedang 44,9%. Dari 30,8% yang menyatakan baik atau sangat baik itu, 38% di antaranya memilih PDI Perjuangan. Sementara dari 23,6% yang menyatakan buruk atau sangat buruk hanya 19% yang memilih PDI Perjuangan. 

“Ada asosiasi yang sangat positif antara penilain warga pada kondisi ekonomi dengan elektabilitas PDI Perjuangan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, pada partai-partai lain pendukung pemerintah, asosiasi tersebut tidak terlihat, misalnya pada Gerindra. Publik yang menilai positif kondisi ekonomi 15% akan memilih Gerindra. Sementara yang menilai negatif kondisi ekonomi, memilih Gerindra 19%. 

“Justru mereka yang menilai kondisi ekonomi negatif lebih banyak yang memilih Gerindra dibanding dengan yang memiliki penilaian positif,” ucapnya. 

Menurut Saiful, dilihat dari pemilihnya, Gerindra belum sepenuhnya menjadi partai pendukung pemerintah. Warga yang tidak puas pada kinerja pemerintah masih cenderung memilih Gerindra. Kalau mereka full dalam koalisi pemerintah, mestinya seperti PDI Perjuangan, di mana yang memberi penilaian positif terhadap kondisi ekonomi cenderung akan memilih partai tersebut.