Tawaran para capres soal perbaikan sistem pendidikan nasional

Calon presiden (capres) nomor 1, Anies Baswedan, berjanji akan melakukan sejumlah upaya untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pendidikan. Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik (tendik), misalnya.

Mengenai ini, ia memastikan bakal menaikkan upah para pendidik dan mempercepat sertifikasi guru. Lalu, mengangkat 700.000 guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga memberikan beasiswa bagi setiap anak guru dan tendik. 

"Itu semua bisa diselesaikan dengan bertanggung jawab terhadap pendidiknya," katanya dalam debat ketiga capres di Jakarta, Minggu (4/2) malam.

Di sisi lain, Anies mengkritik pendekatan pemerintah di dunia pendidikan. Menurutnya, negara menganggap pengeluaran di bidang pendidikan sebagai ongkos, bukan investasi.

Bagi eks Gubernur DKI Jakarta ini, negara mestinya memberikan dana maksimal bagi kesejahteraan guru. Misalnya, membebaskan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) rumah dan tanah milik guru sebagai bentuk penghargaan.

"Negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan dan jangan pelit sama guru," tegas Anies.

Capres nomor 2, Prabowo Subianto, sepakat dengan gagasan tersebut. Ia berpandangan, apa yang diutarakan itu relevan mengingat Anies merupakan eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Kendati begitu, Menteri Pertahanan (Menhan) ini menyinggung soal kebocoran anggaran pendidikan hingga ke tingkat kabupate/kota. Prabowo menilai, hal itu terjadi karena bertalian dengan mental dan budaya, utamanya oleh para pejabat. 

"Jadi, kita harus koreksi diri. Kita harus audit dan di mana masalah sistemik yang kurang baik," ucapnya.

Capres nomor 3, Ganjar Pranowo, juga sependapat dengan Anies tentang peningkatan kesejahteraan guru. Namun, secara spesifik ia akan tuntaskan dengan gaji guru setara upah minimum plus 10%, sebagaimana diberlakukan saat ia memimpin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

"[Dengan begitu] maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan mesti dibebaskan dari administrasi yang menjerat," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Ganjar pun bakal mengadopsi kebijakan lain di bidang pendidikan Pemprov Jateng ke tingkat nasional jika memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Yakni, program bimbingan teknis online dan pendampingan (bolpen) yang diberlakukan sejak pandemi Covid-19.

Yang mesti dilakukan

Terpisah, pengamat pendidikan, Andreas Tambah, menyampaikan, upaya pengembangan bidang pendidikan mesti dilakukan dengan berbagai cara yang berorientasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perluasan akses kuliah, hingga pemerataan.

Baginya, kebijakan wajib belajar 9-12 tahun harus adil dan seyogianya tidak hanya menyasar anak yang mengenyam pendidikan di sekolah negeri saja. "Kecuali untuk sekolah swasta dengan uang kuliah yang besar," katanya kepada Alinea.id, Senin (5/2).

Kemudian, Subsidi bantuan operasional pendidikan atau sekolah (BOP/BOS) kepada sekolah swasta tidak perlu diberi batasan atau kuota jumlah murid. Sebab, langkah itu mempersulit sekolah-sekolah kecil.

"Berdasarkan pengamatan saya, sekolah kecil tersebut justru lebih membantu masyarakat kelas bawah," terangnya.

Selanjutnya, program kartu Indonesia pintar (KIP) sebaiknya hingga mahasiswa. Namun, kriteria penduduk miskin yang menjadi sasarannya, yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), harus segera direvisi supaya tidak menjadi ganjalan.

"[Program] harus tepat sasaran. Seleksi harus benar-benar dilaksanakan dengan baik," sarannya.

Andreas juga mendorong pemerintah segera menambah jumlah sekolah dan perguruan tinggi negeri (PTN), khususnya di daerah. Pangkalnya, kehadiran PTN menekan jumlah mahasiswa berkuliah di luar kota. "Sehingga, biaya pendidikan menjadi ringan."

Kurikulum Merdeka juga disorotinya. Ia berpandangan, kurikulum tersebut harus segera dievaluasi. "Kurikulum ini justru semakin menyita waktu bagi guru. Berbagai administrasi harus dikerjakan oleh guru," tegasnya.