DPR soroti pusat logistik berikat, dorong transparansi nasional

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mukhamad Misbakhun, menyampaikan pentingnya pemahaman yang mendalam terkait pusat logistik berikat (PLB) dalam kerangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. PLB dinilai sebagai inisiatif positif dari pemerintah dalam memperkuat ekosistem logistik nasional dan memperlancar arus barang, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor.

Menurut Misbakhun, PLB merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengefisienkan rantai pasok nasional dan mendorong daya saing produk dalam negeri di pasar global. Namun, dalam praktiknya, perlu ada perhatian lebih terhadap pengawasan dan transparansi, agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang menyalahgunakan fasilitas tersebut.

“Kami memahami PLB adalah niat baik pemerintah untuk memperkuat pasokan logistik dan mendukung ekspor. Tapi dalam pelaksanaannya, tentu tidak semua hal bisa dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Misbakhun dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, di DPR, Senin (19/5).

Ia mengungkapkan adanya kekhawatiran masyarakat terkait masuknya barang-barang yang tidak melalui prosedur kepabeanan secara tepat dari PLB. Hal ini, menurutnya, bukan semata-mata karena sistem yang lemah, tetapi karena adanya dugaan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam konteks global, Misbakhun juga menyinggung dampak kebijakan perdagangan internasional, termasuk tarif tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah negara. Isu ini turut menimbulkan kekhawatiran mengenai peredaran barang ilegal di dalam negeri yang berasal dari negara-negara yang dikenakan tarif tinggi atau bahkan dilarang ekspornya ke AS.

“Masyarakat perlu mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme PLB bekerja dan bagaimana pengawasan dilakukan agar barang-barang ilegal tidak masuk dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kita harus menjaga kredibilitas sistem logistik kita,” tegasnya.

Komisi XI DPR berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat pengawasan, dan pelaku usaha dalam memastikan PLB tetap menjadi solusi logistik yang efektif, transparan, dan aman. Edukasi kepada publik serta peningkatan sistem monitoring juga dinilai penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan fasilitas ini.

Dengan penguatan regulasi dan pengawasan, PLB diharapkan tetap menjadi pilar penting dalam mendukung ekspor nasional serta menjaga integritas sistem perdagangan dalam negeri.