logo alinea.id logo alinea.id
Laode Muhammad Syarif

Laode Muhammad Syarif

Wakil Ketua KPK terpilih oleh DPR, Masa bakti 2015-2019.

Kena OTT KPK, Bupati Talaud terancam dipecat Partai Hanura

Partai Hanura tak akan memberikan bantuan hukum kepada Sri Wahyumi.

Selasa, 30 Apr 2019 17:46 WIB
Kena OTT KPK, Bupati Talaud terancam dipecat Partai Hanura

KPK bantah merekomendasikan Irjen Firli dipulangkan ke Polri

Irjen Firli Firli melayangkan petisi yang memuat lima poin keberatan para pegawai KPK.

Senin, 29 Apr 2019 20:16 WIB
KPK bantah merekomendasikan Irjen Firli dipulangkan ke Polri

2 orang dan 1 korporasi jadi tersangka suap alih fungsi hutan di Riau

Ketiga pihak yang menjadi tersangka karena memberikan suap sebesar Rp3 miliar kepada Gubernur Riau.

Senin, 29 Apr 2019 19:09 WIB
2 orang dan 1 korporasi jadi tersangka suap alih fungsi hutan di Riau

KPK cium pejabat Kemenag bantu Romahurmuziy jual beli jabatan

Tak hanya di Jawa Timur, KPK juga menerima laporan keterlibatan Romy dalam kasus jual beli jabatan di daerah lain.

Senin, 18 Mar 2019 18:55 WIB
KPK cium pejabat Kemenag bantu Romahurmuziy jual beli jabatan

Polisi kembali kirimkan CCTV rumah Laode ke London

Polri sudah dua kali mengirimkan CCTV rumah Wakil Ketua KPK ke London untuk dianalisa.

Senin, 21 Jan 2019 18:52 WIB
Polisi kembali kirimkan CCTV rumah Laode ke London

Pimpinan KPK diminta tak sembarangan umbar pernyataan

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menyebut teror kepada KPK bukan hal baru.

Kamis, 10 Jan 2019 15:29 WIB
Pimpinan KPK diminta tak sembarangan umbar pernyataan

Rumah dua pimpinan KPK diteror bom, polisi turunkan Densus 88

Polisi masih melakukan pemeriksaan di kediaman pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode Syarif.

Rabu, 09 Jan 2019 12:44 WIB
Rumah dua pimpinan KPK diteror bom, polisi turunkan Densus 88

KPK: Ukuran korupsi beda dengan ukuran penyakit kanker

Tingkat korupsi suatu negara diukur dengan Corruption Perception Index (CPI).

Rabu, 05 Des 2018 17:47 WIB
KPK: Ukuran korupsi beda dengan ukuran penyakit kanker

KPK buka kemungkinan menjerat partai politik sebagai korporasi

Hal tersebut bisa dilakukan karena partai politik memenuhi unsur pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Tipikor.

Kamis, 22 Nov 2018 22:40 WIB
KPK buka kemungkinan menjerat partai politik sebagai korporasi
Selanjutnya