Fraksi Demokrat harap Johanis Tanak bekerja bukan atas kepentingan politik
Johanis diminta menjalankan tugasnya sesuai undang-undang, bukan misi politik kelompok tertentu.

Komisi III gelar fit and proper test pengganti Lili Pintauli
Fit and proper test hari ini dalam tahap wawancara.

DPR harap Jokowi segera kirim nama wakil ketua KPK pengganti Lili Siregar
Sebagai mitra kerja, Komisi III DPR ingin KPK bekerja secara maksimal dengan susunan pimpinan yang lengkap.

DPR belum terima surat Jokowi terkait pengganti Lili Pintauli Siregar
Menurut Dasco, DPR belum menerima surat dari Presiden Jokowi karena pengunduran Lili Pintauli terjadi pada masa DPR RI sedang reses.

Jokowi segera ajukan calon pengganti Lili Pintauli ke DPR
Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dan telah menandatangani Keppres terkait pemberhentian Lili Pintauli sebagai Wakil Ketua KPK.

Anggota DPR: Pengunduran diri Lili Pintauli peringatan untuk komisioner KPK
Hinca mengaku tidak mengetahui persis dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili Pintauli Siregar.

Pengganti Lili Pintauli dipilih dari 5 besar calon sebelumnya
Presiden Jokowi akan mengajukan pengganti Lili kepada DPR dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih sebelumnya.

DPR tunggu nama dari Jokowi untuk pengganti Lili Pintauli Siregar di KPK
Kendati demikian, mantan Juru Bicara KPK ini mengatakan, Komisi III DPR baru akan membahas pengganti Lilis setelah masa reses.

Penjelasan KPK atas gugurnya sidang etik Lili Pintauli
Lili resmi mundur dari pimpinan dan anggota KPK terhitung sejak Presiden Joko Widodo menerbitkan surat pemberhentian pada 11 Juli 2022.

Lili Pintauli diperiksa terkait tiket MotoGP pekan ini
Pemeriksaan Lili Pintauli terkait penerimaan tiket MotoGP pertama kalinya dilakukan.

Lili Pintauli didesak mundur karena berulang lakukan pelanggaran etik
Dewas KPK tengah melakukan investigasi dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli.

KPK tahan 2 tersangka perkara KTP-el
Kedua tersangka tersebut ditahan di Rutan Cabang KPK pada Pomdam Jaya Guntur

KPK tetapkan mantan Bupati Buru Selatan tersangka suap dan pencucian uang
Tagop diduga memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan sejak awal menjabat sebagai bupati.

KPK nilai NFT berpotensi menjadi tempat pencucian uang
KPK bakal melakukan penelusuran NFT dengan menggunakan teknologi blockchain untuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang.

Kejagung ungkap belum selesai analisis laporan MAKI terhadap Lili Pintauli
MAKI berpendapat, Lili melanggar Pasal 36 dan Pasal 65 UU KPK.

Kejagung akan telaah laporan MAKI soal Lili Pintauli
"Yang jelas suratnya sudah masuk ke saya, sudah saya disposisi untuk ditelaah dulu."

Bila Lili Pintauli tidak mundur atau dipecat dari KPK, ini kata MAKI
MAKI menilai perbuatan Lili akan selalu menyandera KPK sehingga kesulitan memberantas korupsi.

Besok, Dewas KPK sidang perdana dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli
Dugaan pelanggaran etik yang disematkan kepada Lili masih terkait penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial.

Pimpinan KPK Lili Pintauli masuk pemeriksaan pendahuluan
Lili dilaporkan kepada Dewas oleh Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) nonaktif KPK Sujanarko.

Dewas KPK masuk tahap klarifikasi dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli
Sejumlah saksi diperiksa terkait penanganan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK.

Dugaan pelanggaran etik, Lili tunggu panggilan Dewas KPK
Albertina Ho mengatakan, pihaknya telah terima laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili.

KPK serahkan sepenuhnya proses dugaan etik Lili Pintauli ke Dewas
Albertina Ho mengatakan, pihaknya telah terima laporan dugaan pelanggaran etik Lili.

Dewas KPK proses laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar
Dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK sudah disampaikan kepada Tumpak H Panggabean.

Kasus Bupati Nganjuk, KPK-Bareskrim sepakati 4 hal
KPK-Bareskrim Mabes Polri gelar empat kali pertemuan terkait kasus jual-beli jabatan di Pemkab Nganjuk.

KPI ancam laporkan Boyamin Saiman ke polisi
Boyamin akan dilaporkan dengan pasal berita bohong terhadap pejabat publik.
