Kritikan Rocky Gerung harus dilihat dari konteks hukum dan demokrasi
Perlu diperhatikan apakah kritiknya tersebut ada kesalahan atau tidak, misalnya ada kebohongan, melanggar etika dan sebagainya.
Mahfud MD pastikan Jokowi tidak akan laporkan Rocky Gerung
Soal laporan-laporan tersebut, Mahfud mengaku tidak tahu mana laporan terhadap Rocky Gerung yang diproses.
Kisruh Rocky Gerung, Reza Indragiri heran polisi tidak prioritaskan restorative justice
Metode RJ ini sendiri memiliki banyak hal positif.
Bareskrim Polri ambil alih 13 laporan dan dua pengaduan soal Rocky Gerung
Penyelidikan terhadap semua berkas tersebut langsung dilakukan. Bahkan, kepolisian telah memeriksa sejumlah pelapor.
Rocky Gerung mengklaim sempat dicegat oleh kader PDIP
Rocky menyarankan, supaya kader PDIP mengajukan perubahan dalam undang-undang.
Sikap PKS atas RKUHP: Dukung pelarangan LBGT, tolak penghinaan presiden
DPR dijadwalkan mengesahkan RKUHP menjadi UU dalam rapat paripurna pada hari ini.
Polemik RKUHP, PBHI minta DPR tinjau ulang pasal penghinaan lembaga negara
"Penghinaan tidak tepat kepada lembaga negara melalui pemidanaan dalam RKUHP, terlebih lagi ada embel-embel apabila menyebabkan kerusuhan."
Draf RKUHP diserahkan, Komite Keselamatan Jurnalis desak perlindungan pers
Beberapa pasal yang menyangkut hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dibahas secara khusus.
Pasal usang penghinaan presiden
Produk warisan kolonial yang akan dihidupkan kembali dan termasuk dalam draf RKUHP.
Cara Orde Baru menghukum para “penghina” daripada Soeharto
Pada masa Orde Baru, pasal penghinaan presiden kerap kali digunakan untuk membungkam lawan politik.
Kata pemerintah bila pasal penghinaan presiden dihapus
Presiden merupakan personifikasi negara, harus diatur secara khusus.
Disebut inkonsisten, Mahfud MD balas politikus Demokrat
Politikus Partai Demokrat, Benny Harman, sebelumnya menyebut Mahfud MD inkonsisten soal pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP.
Yasonna klaim pasal penghinaan presiden sasar hina secara personal
Pasal penghinaan presiden dalam RKUHP bersifat delik aduan.
Habiburokhman ke Yasonna: Pegel Pak ditanya pasal penghinaan presiden
Politikus Gerindra minta Menkumham cabut pasal penghinaan presiden.
DPD tolak pasal penghinaan presiden dengan 3 argumentasi
Aparat penegak hukum mestinya menelusuri intent dan motif seseorang dalam menghina presiden untuk membuktikan adanya mens rea.
Kritik RKUHP, KontraS: Eksekutif-legislatif sekongkol bungkam publik
Draf RKUHP atur hukuman bagi penghina presiden dan anggota DPR.
Pakar: Pasal penghinaan presiden dalam RKUHP harus jelas
Rumusan pasal penghinaan presiden tidak boleh multitafsir, bisa picu masalah baru.
