Berbekal putusan DKPP, penetapan capres-cawapres bisa digugat?
Koalisi Sipil meminta Hasyim Asy'ari mundur dari jabatannya lantaran putusan DKPP terakhir menjadi pelanggaran etik keempatnya.
Saran untuk Prabowo-Gibran pasca-KPU kena sanksi etik
Ketua KPU dinilai melanggar etik dalam memproses pendaftaran Gibran sebagai cawapres.
Kala KPU "diseret" ke DKPP buntut terima pencawapresan Gibran
KPU hanya "beralaskan" Putusan MK Nomor 90 saat menerima pendaftaran Prabowo-Gibran sebagai kontestan Pilpres 2024.
Tolak laporan soal Gibran, Bawaslu dilaporkan ke DKPP
Laporan ke DKPP dilakukan oleh LBH Yusuf, yang menerima pengaduan dari anggota masyarakat atas nama Ichwan Setiawan.
Kembali kedepankan moral dan etika: Pejabat melanggar etika seharusnya mundur
Perlu kembali menegakkan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalkan melalui penerapan pendidikan moral Pancasila.
Anwar Usman menggugat: Manuver kembali ke tampuk kekuasaan
Anwar Usman berupaya kembali berkuasa di MK dengan menggugat pengangkatan Suhartoyo ke PTUN Jakarta.
Berlarut-larut pemeriksaan etik Firli Bahuri
Firli Bahuri hingga kini tidak juga memenuhi panggilan Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan pemerasan SYL.
Anwar Usman "lawan" putusan MKMK: Fitnah yang sangat keji
MKMK mendepak Anwar Usman sebagai Ketua MK karena terbukti melanggar etik berat dalam memutus Perkara Nomor 90/2023.
Jika putusan MKMK tak sesuai harapan, maka...
Putusan yang tidak sesuai harapan bakal membuat wibawa dan harkat martabat MK hancur.
Tinggal berharap agar MKMK mengedepankan moralitas dalam putusannya
Jika aspek moral yang menjadi pertimbangan, MKMK bisa saja keluar dari pakem hukum tata negara positif.
Denny Indrayana minta putusan MKMK dilakukan sebelum penetapan paslon capres
Jika Putusan 90 tidak sah, konsekuensinya Gibran Rakabuming Raka, tidak bisa ditetapkan sebagai calon presiden-wakil presiden.
MKMK bakal percepat penyelesaian kasus etik di MK
Sekaligus menunjukkan juga kepada publik kalau MKMK konsen terhadap persoalan itu.
MKMK akan tangani aduan putusan batas usia capres-cawapres siang ini
Per Senin (23/10), MK menerima 7 laporan dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
PBHI buat laporan dugaan pelanggaran etik oleh 5 Hakim Konstitusi
Tujuan PBHI melaporkan untuk membersihkan Mahkamah Konstitusi dari intervensi politik.
DKPP sidang dugaan pelanggaran etik komisioner KPU besok
Perkara berawal dari aduan para pimpinan Bawaslu karena diduga membatasi akses pada Silon dan melaksakan tahapan pemilu di luar regulasi.
Sidang etik Polri: Napoleon Bonaparte didemosi buntut suap red notice Djoko Tjandra
Napoleon adalah terpidana kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.
Imbas kasus narkoba Teddy Minahasa, Polri pecat Dody Prawiranegara
Putusan pemecatan ini berdasarkan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Kamis (10/8).
Diadukan bawahan, DKPP periksa Sekjen Bawaslu RI besok
Ichsan diadukan seorang pegawainya lantaran dilarang mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu daerah.
KPK jamin tindak tegas pegawai yang melanggar: Tidak pernah ada toleransi
KPK melibatkan eksternal dalam menangani kasus pidana yang melibatkan pegawainya. Sebab, memiliki keterbatasan wewenang dalam bertugas.
MK akan laporkan Denny Indrayana terkait pelanggaran etik
MK masih melakukan pemberkasan sebelum memberikan pelaporan tersebut. Sejumlah materi tengah digarap untuk pembuktian pelanggaran kode etik.
Dipatsuskan, Iptu MIP segera "digelandang" ke sidang etik Polri
Personel Bareskrim ini kedapatan melakukan perselingkuhan, KDRT, penelantaran anak, hingga perbuatan asusila.
KY periksa Ketua PN Jakpus buntut putusan penundaan Pemilu 2024
Materi pemeriksaan bersifat tertutup dan hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan etik.
Resmi, Polri pecat Teddy Minahasa
Pemecatan Teddy atas kasus narkoba yang dijalaninya. Kasus ini sudah berbuahkan vonis di tingkat sidang pertama.
PPATK berikan hasil laporan keuangan AKBP Achiruddin Hasibuan
Laporan transaksi AKBP Achiruddin Hasibuan akan jadi modal penelusuran dugaan TPPU.
Ketua Dewas KPK janji independen usut dugaan kebocoran dokumen ESDM
Hasil akhir tindak lanjut atas laporan dugaan dokumen bocor itu bakal segera disampaikan setelah rangkaian pemeriksaan tuntas.