Jokowi belum berencana revisi UU Peradilan Militer
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak keberatan dengan usulan merevisi UU Peradilan Militer.
Panglima TNI sebut tak intervensi KPK pada kasus Basarnas
Panglima TNI mengundang kepada masyarakat untuk melihat penjara militer di TNI serta proses penyidikannya.
KPK didesak tuntaskan kasus korupsi di Basarnas melalui peradilan umum
Akan menjadi aneh jika KPK justru tidak mentersangkakan Kabasarnas dan anak buahnya padahal dalam perkara ini.
Komnas HAM apresiasi vonis hakim atas Mayor Helmanto terdakwa mutilasi di Papua
Mayor Helmanto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pembunuhan berencana secara bersama-sama.
Koalisi Sipil kritik tuntutan oditur terdakwa kasus mutilasi di Papua
Koalisi menilai, tuntutan terhadap Mayor Dakhi mencederai rasa keadilan publik, terutama keluarga korban.
Oditur Pengadilan Militer masih pikir-pikir atas vonis Kolonel Priyanto, tidak puas?
Kolonel Sus Wilder Boy menyatakan, ada beberapa hal yang jadi pertimbangan terkait putusan tersebut.
4 perwira Mesir akan diadili terkait pembunuhan Regeni
Italia berharap, persidangan itu akan menjelaskan pembunuhan yang mengejutkan negara dan menciptakan hubungan tegang dengan Mesir.
Kejagung mulai tempatkan jaksa di struktur Jampidmil
Tiga orang jaksa dilantik sebagai kepala bagian di struktur Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer.
Kejagung mulai tangani kasus militer
Ada struktur Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer.
Seluk-beluk Komponen Cadangan
Presiden Jokowi meneken PP PSDN untuk merealisasikan pembentukan Komponen Cadangan.
Segudang persoalan di balik pembentukan Komponen Cadangan
Tanpa diatur oleh regulasi secara ketat, Komponen Cadangan potensial dijadikan alat penguasa.
KPK sesalkan penolakan gugatan perdata kasus Heli AW-101
KPK menyesalkan gugatan kasus helikopter Agusta Westland atau AW 101 ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Pelanggaran oknum TNI sebaiknya diproses peradilan sipil
Hal itu berkaitan dengan asas keadilan dalam penegakkan hukum di Indonesia.
PBB ingin militer Myanmar diseret ke meja hijau
Pakar HAM PBB menyerukan supaya pelanggaran HAM di Myanmar dituntaskan. Militer Myanmar dituding melakukan genosida dan pemusnahan etnis.
Eks petinggi Bakamla didakwa terima duit Rp1 miliar
Uang tersebut berasal dari PT Merial Esa dan dititipkan ke AM, istri Bambang.
