Muslihat tambah kursi pimpinan MPR demi kekuasaan
Tidak efisien, menghabiskan anggaran, hasrat kekuasan dan hanya sebagai kompromi transaksional antar fraksi.
UU MD3 resmi disahkan, pimpinan MPR jadi 10 orang
Rapat Paripurna resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Senin (16/9).
Baleg DPR mulai bahas revisi UU KPK dan MD3
Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai membahas revisi Undang-Undang KPK dan MD3 sekaligus.
Revisi UU MD3 tambah pimpinan MPR
Revisi UU MD3 hanya terletak pada satu pasal yakni penambahan pimpinan MPR.
MK kabulkan gugatan UU MD3
MK menyatakan sebagian pasal di UU MD3 inkonstitusional.
UU MD3 digugat ke Mahkamah Konstitusi
Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh koalisi masyarakat sipil.
MK lanjutkan sidang uji UU MD3
Agenda sidang hari Selasa ini, panel perbaikan pengujian Undang-Undang MD3
Serikat buruh gugat UU MD3 di MK
Serikat buruh menilai, DPR tidak punya wewenang memanggil, memeriksa, bahkan melakukan penyanderaan dengan bantuan kepolisian.
MK kembali gelar sidang uji UU MD3
MK kembali menggelar sidang lanjutan untuk tujuh perkara pengujian UU MD3 hari ini, dengan agenda mendengar keterangan ahli pemohon.
UU MD3, serikat buruh sudah daftarkan gugatan
Tim kuasa hukum asosiasi buruh berpendapat bahwa pasal-pasal UU MD3 inkonstitusional, terutama pasal 73 (3-6), 122 huruf (l), dan 245.
Perppu, solusi untuk menghadang UU MD3
Sejumlah organisasi yang terangkum dalam koalisi masyarakat sipil tolak UU MD3 mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu.
MKD: Pendefinisan pasal merendahkan DPR menyusul
Publik gaduh mengkritik UU MD3 yang disahkan DPR. Protes tersebut terutama karena beberapa pasal tak jelas didefinisikan batasannya.