Perlawanan Anwar Usman mempertaruhkan citra MK
Padahal, konsolidasi internal diperlukan untuk kembali memperbaiki citra MK kepada publik. Setelah adanya putusan MKMK beberapa waktu lalu.
Anwar Usman menggugat: Manuver kembali ke tampuk kekuasaan
Anwar Usman berupaya kembali berkuasa di MK dengan menggugat pengangkatan Suhartoyo ke PTUN Jakarta.
Berkat PTUN, Fadel kembali jadi Wakil Ketua MPR RI
Fadel mengatakan, pemecatan dirinya tersebut merupakan kekonyolan yang luar biasa karena ditendang oleh kolega sendiri.
Gagal ginjal akut: Digugat ke PTUN, BPOM minta Kejagung jadi pengacara
BPOM mengklaim kasus gagal ginjal akut muncul akibat kelalaian industri farmasi.
Resmi, Pemprov DKI Jakarta nyatakan banding atas putusan PTUN terkait UMP
Dengan upaya banding ini, Pemprov DKI berharap jika nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Kepgub tersebut tidak dibatalkan.
Gugat Kepgub Pengupahan DKI, Apindo ke PTUN pekan Ini
Apindo berharap berharap proses di PTUN bisa berjalan cepat dan segera selesai.
PTUN vonis bersalah pernyataan Jaksa Agung terkait peristiwa Semanggi
Saat itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut peristiwa Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran berat.
Vonis pemutusan internet di Papua: Presiden dan Menkominfo melawan hukum
Para tergugat dihukum untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
6 alasan menggugat Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke PTUN
Gugatan ini dilayangkan sebagai upaya hukum atas sikap bebal, tidak peka dan ketidakpedulian yang ditunjukkan Presiden Jokowi dan DPR.
Pemprov Jakarta pastikan banding putusan PTUN soal ERP
Pemerintah pun berencana tetap menggelar lelang ulang pada April 2020.
PTUN cabut pembatalan lelang ERP Jakarta
Tergugat diperintahkan tak melakukan lelang ulang sebelum ada putusan inkrah.
Tekad Anies Baswedan menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta
Akan sangat berbahaya apabila pengembang meneruskan kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta.
PTUN batalkan pencabutan izin reklamasi Pulau H
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pencabutan izin reklamasi Pulau H
MA: Tak patuhi PTUN soal OSO, KPU melawan hukum
"Kalau mengatakan dirinya organ negara, negara berdasarkan hukum pasti bertindak berdasakan hukum."
Menang di PTUN, KPU diminta masukkan nama OSO sebagai Caleg DPD
KPU dinilai melanggar aspek prosedur dan substansi karena memberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi secara surut.