RUU BPOM akan memperketat pengawasan obat, makanan, dan minuman
Diharapkan, tidak ada lagi kasus gangguan ginjal akut di kemudian hari. Dan juga pentingnya pada pengawasan, pembenahan di perizinan.
Kata ekonom mengenai RUU PPSK
Pada RUU P2SK terdapat bab mengenai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).
80 RUU diusulkan masuk Prolegnas prioritas 2023, termasuk RUU Sisdiknas
Ada 41 RUU usulan DPR, 7 RUU usulan DPD dan 4 RUU usulan pemerintah.
Puan sebut RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak demi SDM unggul
DPR telah menyepakati RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk untuk dibahas menjadi undang-undang.
DPR targetkan UU EBT selesai Oktober 2021
DPR tetap konsisten mendorong bauran target EBT sebesar 23% di 2025 dengan RUU ini.
Golkar tolak 4 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2021
Keempatnya, yakni RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Pekerja Rumah Tangga, RUU Larangan Minol, dan RUU BPIP.
DPR-Pemerintah sepakat cabut 16 RUU dari Prolegnas Prioritas 2020
Raker Baleg DPR-Menkum HAM mengeluarkan 16 RUU dari prolegnas.
Pemerintah cabut RUU Keamanan Laut dari Prolegnas 2020
Sebagai gantinya, pemerintah mengusulkan dua RUU.
Komnas Perempuan minta pembahasan RUU Perlindungan PRT diselesaikan
Kekosongan pengakuan hukum terhadap PRT tidak hanya berdampak terhadap kerentanan, tapi juga ketidakpastian terhadap perlindungan.
Pasal kontroversial di dalam RUU Ketahanan Keluarga
Ada beberapa pasal yang menjadi masalah di dalam RUU Ketahanan Keluarga.
RUU Ketahanan Keluarga: Tandingan RUU PKS, mendegradasi peran perempuan
RUU Ketahanan Keluarga menuai kritik karena dianggap terlalu ikut campur ranah privat.
Draf RUU Perlindungan Data Pribadi rampung
Pemerintah tinggal menunggu surat presiden sebelum mengirimkan draf RUU tersebut ke DPR.
Formappi: Pemahaman DPR terhadap omnibus law masih lemah
Prolegnas yang disusun DPR tidak terlalu menyambung dengan program legislasi pemerintah yang mengusung penyederhanaan legislasi.
RUU Perlindungan Data Pribadi ditargetkan selesai 2020
DPR telah menyetujui RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) masuk dalam prolegnas.
DPR sahkan Prolegnas 2020-2024, 50 RUU masuk prioritas
Terdapat 248 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024.
Target DPR sahkan 150 RUU tak masuk akal
Formappi angkat bicara terkait target DPR untuk mengesahkan 150 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam waktu lima tahun ke depan.
Selama lima tahun, DPR sahkan 91 RUU
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku cukup puas dengan capaian legislasi anggota DPR RI periode 2014-2019.
Urgensi pengesahan RUU tentang Bea Meterai
Dengan pengajuan perubahan melalui RUU Bea Meterai, nantinya semua transaksi dengan batasan nilai tertentu akan dikenakan bea meterai.
RUU Kamtan Siber dan RUU Data Pribadi terkendala persoalan sinergi
Naskah kedua RUU tersebut harus sudah rampung pada 30 September 2019.
DPR desak pemerintah serahkan draf RUU Perlidungan Data Pribadi
Jika sampai Agustus draf tersebut belum diserahkan, RUU PDP terancam tenggelam
Seniman sambut baik penarikan RUU Permusikan dari Prolegnas
DPR dan pemerintah mengeluarkan RUU Permusikan dari Prolegnas.
RUU PKS dinilai melengkapi UU yang telah ada
UU terkait pencabulan susah untuk menjerat pelaku yang melakukan kekerasan seksual tanpa kontak fisik.
Jalan berliku menuju cashless society
Ada dua dimensi yang melatarbelakangi pemerintah menyusun RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal sejak 2014 lalu.
Kominfo diminta jadikan RUU PDP sebagai prioritas prolegnas
Skandal bocornya data 50 juta pengguna Facebook, menjadi momentum menjadikan RUU PDP sebagai prioritas.
Hadiah Perma Nomor 3 Tahun 2017 untuk Hari Perempuan Internasional
Konstitusi menjamin kesetaraan dan keadilan gender, namun praktiknya belum terealisasi hingga kini. Setumpuk persoalan pun masih membayangi.
