Bawaslu putuskan KPU lakukan pelanggaran saat verifikasi Partai Prima
KPU disebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
DKPP diminta pecat Idham Holik dan 10 pejabat KPUD
DKPP memeriksa Idham Holik dan 10 pejabat KPUD pada hari ini menysul adanya aduan oleh anggota KPU Kepulauan Sangihe.
Koalisi Kawal Pemilu Bersih temukan dugaan kecurangan pemilu
Dugaan kecurangan tersebut, dilakukan dengan cara memaksa penyelenggara pemilu daerah mengubah status data hasil verifikasi.
Partai Ummat jadi peserta Pemilu 2024, Amien Rais: Kami tak cari musuh
Partai Ummat dinilai memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 lantaran lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual.
Bawaslu awasi proses verifikasi ulang Partai Ummat di NTT dan Sulut
Seluruh mekanisme pelaksanaan verifikasi ulang Partai Ummat sudah sesuai dengan kesepakatan hasil mediasi sengketa.
Komisi II DPR akan minta penjelasan KPU soal dugaan kecurangan verifikasi parpol
Komisi II DPR akan meminta penjelasan pada KPU pada masa sidang berikutnya secara terbuka dan disiarkan secara langsung.
Bawaslu beri waktu Partai Ummat buat gugatan sampai Senin
Partai Ummat dinyatakan tidak lolos ke Pemilu 2024 lantaran tidak memenuhi syarat di dua provinsi.
Pemilu 2024, Bawaslu temukan 5 masalah verifikasi faktual parpol
Masalah-masalah tersebut memengaruhi efektivitas pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaraan, dan penyelesaian sengketa.
Koalisi Masyarakat Sipil buka posko pengaduan kecurangan verifikasi parpol
Kurnia mengatakan, koalisi berkomitmen untuk menjamin kerahasian pelapor yang mengirimkan bukti kecurangan.
Verifikasi parpol, Bawaslu dapati 77 dugaan pelanggaran administrasi
Bawaslu juga menerima 19 laporan dugaan pelanggaran senada pada tahapan serupa.
Cerita dari markas parpol-parpol yang "ditolak" KPU
Ada 16 parpol yang dikembalikan berkas pendaftarannya oleh KPU. Sebagian parpol bersiap menggugat keputusan itu.
KPU soal potensi sengketa: Kewenangan Bawaslu untuk menilai
Ruang sengketa dalam proses pemilu sebagaimana tertuang di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Ketua KPU: 24 parpol yang lengkap akan dilakukan verifikasi administrasi
Terhitung sejak 6 Agustus hingga 14 Agustus, jumlah parpol yang dinyatakan tidak lengkap dokumen persyaratannya yakni ada 16 parpol.
9 parpol belum infokan pendaftaran ke KPU
KPU terus melakukan komunikasi dengan sembilan parpol untuk memastikan waktu pendaftaran.
KPU sebut 15 parpol belum konfirmasi pendaftaran Pemilu 2024
Hingga kemarin (8/8), baru 18 parpol yang sudah mendaftar ke KPU.
Semakin solid, KIB daftar bareng ke KPU pekan depan
Selain itu, KIB juga akan berkumpul dalam suatu kegiatan bersama di Surabaya, Jawa Timur pada 14 Agustus 2022.
Daftar ke KPU, AHY pasang target suara Partai Demokrat 15% di Senayan
Partai Demokrat juga dengan resmi menyatakan siap sebagai peserta Pemilihan Umum 2024.
KPU temukan pencatutan 6 anggota KPU daerah pada Sipol
KPU mengetahui nama anggotanya dicatut parpol, setelah melakukan pengecekan mandiri di website info.pemilu.kpu.go.id.
Sudah 11 parpol daftar jadi calon peserta Pemilu 2024
Dari 11 parpol, sebanyak delapan di antaranya telah dinyatakan lengkap dokumen pendaftaran.
KPU mulai verifikasi administrasi dokumen pendaftaran 6 parpol
Apabila dokumen pendaftaran parpol sudah dinyatakan lengkap, maka sehari sesudahnya akan langsung dilakukan verifikasi administrasi.
Daftar PKN di KPU, Gede Pasek optimistis lolos ke Senayan
Gede Pasek memimpin mendaftarkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (2/8).
Daftar hari pertama di KPU, 6 parpol dinyatakan lengkap
Keenam partai tersebut ialah PDI Perjuangan, PKS, PKP, Perindo, Partai Nasdem dan PBB.
Tenggat waktu parpol lengkapi dokumen pendaftaran hingga 14 Agustus 2022
Setiap parpol yang ingin mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 untuk terlebih dahulu mengonfirmasikan kedatangan.
Daftar 47 parpol terdaftar di Sipol KPU
Dari 47 parpol yang sudah mendaftar Sipol KPU, baru enam dinyatakan lengkap.
Verifikasi parpol, KPU minta pemda tak berikan keterangan palsu
Pemda tidak memberikan surat keterangan palsu terkait domisili kepengurusan parpol.
