Kecurangan pemilu dan kekhawatiran dunia usaha

Kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mulai mendapati sorotan sekalipun belum memasuki masa kampanye. Bahkan, praktik lancung itu disebut-sebut dilakukan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ini seperti yang dituduhkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD kepada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR), Raja Juli Antoni, dan Wamen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Paiman Rahardjo. Raja Juli disorot karena diduga mengampanyekan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di sela-sela kunjungan kerja ke NTT, sedangkan Paiman disinyalir memimpin rapat kemenangan Prabowo-Gibran.

"Menurut saya, tidak boleh menteri kampanye untuk partai atau calon-calon yang lain. Nah, menurut saya, ini dua hal yang sangat kasat mata sudah diberitakan di media," tutur Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, pada Rabu (15/11) lalu.

Ia juga mempersoalkan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di sejumlah daerah. "Pada sisi lain, kita juga lihat ada pencopotan baliho-baliho di beberapa tempat."

Potensi kecurangan pada Pemilu 2024 juga dideteksi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Deputi Koordinator KontraS, Andi Muhammad Rezaldy, mengatakan, ada sekitar 7 manuver Jokowi yang menunjukkan keberpihakannya kepada kandidat tertentu, seperti dukungan politik, mengaku akan cawe-cawe, dan menyatakan hanya akan ada 2 pasangan calon (paslon) yang berkontestasi.