Wawancara Rosan Roeslani: Omnibus Law dan protes keras buruh
Rosan Perkasa Roeslani adalah Ketua Kadin Indonesia sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law yang isinya memicu protes buruh.
Omnibus Law adalah Rancangan Undang-undang (RUU) sapu jagat yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan perizinan usaha. Pemerintah berencana mengajukan lima RUU sapu jagat yaitu RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, juga ada RUU Ibu Kota Negara, RUU Kefarmasian, dan RUU Sistem Politik Pemerintahan.
Salah satu Omnibus Law yang menjadi sorotan adalah RUU Cipta Kerja. RUU ini menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat lantaran dituding sangat pro pengusaha. Semenjak draf aturan tersebut masuk ke Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Februari 2020, gelombang unjuk rasa untuk menjegal terbitnya RUU sapu jagat tersebut semakin marak.
Untuk memuluskan langkah pembahasan Omnibus Law, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law yang berisi 127 orang. Anggotanya terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga, pengusaha, akademisi, kepala daerah, hingga tokoh masyarakat.
Sejumlah nama pengusaha besar nangkring di jajaran Satgas Omnibus Law. Sebut saja, CEO Lippo Group James Riady, Komisaris Utama Bosowa Corporation Erwin Aksa, Komisaris PT Bakrie & Brothers Tbk., Bobby Gafur Umar, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Anton J. Supit, Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelia Hartoto, dan Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan.
Tidak hanya itu, sejumlah kepala daerah juga masuk dalam Satgas Omnibus Law ini, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.