DPR targetkan pembahasan RUU TPKS selesai satu kali masa sidang
Jika Surpres dan DIM segera selesai prosesnya, dan tidak ada perubahan subtansial, maksimal 2 masa sidang, RUU TPKS selesai dibahas.
Dilema jerat hukum bagi si pria hidung belang
DPR mewacanakan revisi regulasi demi menjerat pengguna jasa pekerja seks komersial.
UU Sisnas Iptek dan tata kelola lembaga riset
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih meracik rencana untuk mengintegrasikan lembaga-lembaga riset pemerintah ke dalam BRIN.
Perpres BRIN baru dan jalan tengah integrasi lembaga riset
Pemerintah tengah menggodok regulasi baru untuk menggantikan Perpres BRIN.
Perpres BRIN vs UU Sisnas Iptek
Substansi Perpres BRIN tidak sinkron dengan isi pasal-pasal di UU Sisnas Iptek.
Belit regulasi dalam integrasi BRIN dan lembaga riset
Mandat integrasi empat lembaga dalam Perpres BRI tidak sinkron dengan substansi sejumlah undang-undang.
Investor asing diminta pahami aturan bisnis pelayaran lokal
Rencana Marco Polo Marine menamkan modal ke dalam pelayaran lokal PT Bina Buana Raya (BBR) sah-sah saja.
Indonesia perlu belajar dari Eropa melindungi buruh aplikasi
Negara-negara Eropa mulai mengeluarkan regulasi untuk mengatur hubungan kerja antara perusahaan aplikasi dan para mitra.
Segudang persoalan di balik pembentukan Komponen Cadangan
Tanpa diatur oleh regulasi secara ketat, Komponen Cadangan potensial dijadikan alat penguasa.
RUU Cipta Kerja: Alih fungsi lahan masih menjadi polemik
RUU Cipta Kerja disebut berpotensi menabrak aturan lama di sektor pertanian.
Akademisi Unri: Deregulasi sejalan dengan cita-cita reformasi
Polemik beleid sapu jagat disarankan dikembalikan kepada tujuannya awalnya.
Banggar DPR setujui Perppu Covid-19 jadi UU
Hasil keputusan akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU sebelum masa sidang berakhir 12 Mei 2020.
Wawancara Rosan Roeslani: Omnibus Law dan protes keras buruh
Rosan Perkasa Roeslani adalah Ketua Kadin Indonesia sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law yang isinya memicu protes buruh.
Poin penting Omnibus Law Ciptaker dan Perpajakan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan draf dua dari lima RUU Omnibus Law yang akan dibahas oleh DPR.
Soal UU dapat diubah dengan PP, Menkumham sebut konyol
Menkumham Yasonna Laoly berjanji akan memperbaiki aturan bermasalah dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diyakini dongkrak investasi
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus dilihat secara utuh.
Pemadam kebakaran itu bernama aturan
Peraturan yang muncul jangan hanya dijadikan pemadam kebakaran, artinya ada masalah baru terbit aturan.
Menkumham pastikan omnibus law rampung awal 2020
Hingga saat ini, pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law masih terkendala.
Mahfud MD: Ada hukum dibeli, pasal-pasalnya dipesan
Mahfud MD menyebut tata kelola hukum di Indonesia masih berantakan.
DPR sahkan Prolegnas 2020-2024, 50 RUU masuk prioritas
Terdapat 248 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024.
Sri Mulyani: Omnibus law perpajakan cakup revisi 7 UU
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan RUU omnibus law perpajakan dapat dibahas dalam masa sidang DPR
Pemerintah pastikan omnibus law perpajakan masuk prolegnas Desember
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan rancangan undang-undang omnibus law masuk ke DPR pada Desember.
Perencanaan pembuatan peraturan dinilai tidak sistematis
Merujuk pada fakta DPR periode 2014-2019 yang hanya mampu merealisasikan 45% dari target 189 rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas.
Menimbang maslahat dan mudarat RUU KUHP
Upaya merevisi peraturan perundangan di bidang hukum justru menimbulkan kontroversi bahkan anarki.
DPR-Pemerintah sepakat tunda RUU Pertanahan
Komisi II DPR dan pemerintah sepakat menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan menjadi Undang-Undang.
