Menjadi yang pertama di dunia, Prancis menjadikan aborsi sebagai hak konstitusional
Presiden Emmanuel Macron menggambarkan langkah tersebut sebagai “kebanggaan Prancis” yang mengirimkan “pesan universal”.
Pernikahan beda agama ditolak, MUI harap tidak ada penyelundupan
Jika dilakukan penyelundupan nikah beda agama, maka perbuatan itu melanggar undang-undang.
Fraksi PKS sebut terbitnya Perppu Cipta Kerja sebagai bencana undang-undang
"Yang diamanahkan apa, yang dikerjakan apa."
Kejar investasi 2023, Jokowi terbitkan Perppu tentang Cipta Kerja
Perppu berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU7/2009. Perppu diterbitkan karena tiga alasan.
Tutup masa sidang, DPR sahkan 2 RUU dan tetapkan Prolegnas 2024
Puan Maharani menekankan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang prosesnya sudah mulai berjalan.
Tanggapan Kejagung atas pengesahan UU ratifikasi ekstradisi Indonesia-Singapura
Kejagung merasa terbantu dengan adanya UU ratifikasi Indonesia-Singapura.
JRKN serukan dikriminalisasi pengguna narkotika dalam revisi Undang-Undang Narkotika
Pemidanaan pengguna narkotika dalam undang-undang masih dilihat sebagai borok.
Puan ungkap hasil kinerja legislasi: 3 tahun hasilkan 43 UU
Sebanyak 32 UU di antaranya diselesaikan di masa sidang 2021-2022 atau dalam kurun waktu satu tahun.
DPR minta Komnas HAM hindari ekspose berlebihan kasus Brigadir J
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Komnas HAM menghindari ekspose berlebihan dalam mengusut kasus meninggalnya Brigadir J.
Pemerintah dan DPR segera bahas revisi Undang-Undang Narkotika
Penggolongan narkotika juga akan dibahas dalam pembahasan pemerintah bersama DPR.
Simpatisan tersangka pencabulan santri Shiddiqiyyah bisa dijerat UU TPKS
Luluk meminta pihak kepolisan turut menerapkan Undang-Undang TPKS dalam kasus MSAT Bechi.
Menkumham nilai UU Pemasyarakatan perkuat terwujudnya keadilan restoratif
Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan, keadilan restoratif, khususnya untuk anak bisa terwujud.
Kendala teknis jadi alasan DPR tunda sahkan RUU PDP
Sinkronisasi di dalam Undang-Undang PDP akan kembali dilakukan.
Cuti melahirkan 6 bulan di RUU KIA jadi perhatian publik
Isu yang paling banyak diberitakan adalah seputar cuti melahirkan 6 bulan (80%).
KPU serahkan ke DPR soal aturan Pemilu 3 DOB Papua, revisi UU Pemilu atau Perppu
Idham menegaskan, jika pembuat undang-undang tidak memungkinkan melakukan revisi UU Pemilu, maka bisa dilakukan langkah lain.
Cuti melahirkan 6 bulan, jangan sampai jadi bumerang
Usulan DPR terkait cuti melahirkan selama 6 bulan bagi ibu dan 40 hari untuk ayah yang menemani istri melahirkan bisa jadi bumerang.
Bupati Puncak ucapkan terima kasih atas pengesahan Undang-Undang DOB
Dia memastikan pengesahan Undang-Undang DOB akan memajukan Papua.
DPR sahkan RUU 5 Provinsi, tidak lagi pakai Undang-Undang RIS
Setelah 64 tahun berada di bawah UU RIS, 5 provinsi miliki undang-undang sendiri
Masih banyak kesalahan, Wamenkumham pastikan RKUHP belum disahkan dalam waktu dekat
Masih ada perbaikan dalam RKUHP.
Pasal sangkaan di kasus Holywings dianggap tak tepat
Ada ketidaksesuaian antara tindakan Holywings dengan pasal pidana yang disangkakan aparat penegak hukum.
Partai Buruh ajukan judicial riview ke Mahkamah Konstitusi besok
Pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi akan dilakukan 150 orang buruh.
Revisi UU PPP dinilai sebagai dagelan DPR
Revisi PPP secara kilat dibahas hanya selama 10 hari Baleg DPR.
DPR sahkan RUU PPP, landasan hukum UU Cipta Kerja
Kecuali PKS, RUU PPP sebagai landasan hukum UU Cipta Kerja disetujui oleh depalan fraksi parpol di DPR.
Pakar sebut konsep otorita IKN melanggar UUD 1945
Konsep otorita IKN sebenarnya melanggar UUD 1945 dan juga melanggar kedaulatan daerah.
PKS bahagia tak ikut-ikutan sahkan UU IKN
Jokowi menyebut, delapan fraksi sangat mendukungnya dengan mengesahkan Undang-undang IKN.
