Ada tuntutan perbanyak larangan mengenakan jilbab di sekolah India
Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan, para siswa harus menghindari berpakaian yang menunjukkan identitas agama di kelas.
Kelompok-kelompok Hindu menuntut pembatasan lebih besar terkait penggunaan jilbab di ruang kelas setelah keputusan Pengadilan Karnataka India menyebutkan bahwa menggunakan jilbab di sekolah bukanlah peraturan wajib. Sebelumnya, protes keras dari kalangan muslim datang ketika siswa-siswa berjilbab diusir dari kelas karena alasan pakaian yang mereka kenakan.
Mengutip Reuters, Kamis (17/3) keputusan Pengadilan Tinggi Karnataka yang mendukung larangan jilbab juga telah disambut oleh para menteri federal dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berbasis nasionalis Hindu. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan, para siswa harus menghindari berpakaian yang menunjukkan identitas agama di kelas.
"Kami adalah negara Hindu dan kami tidak ingin melihat pakaian agama apa pun di lembaga pendidikan negara," kata Presiden kelompok Hindu pertama Akhil Bharat Hindu Maha Sabha, Rishi Trivedi.
Larangan di Karnataka yang dikuasai BJP telah memicu protes oleh beberapa siswa dan orang tua muslim, dan protes balik oleh siswa Hindu. Kritik terhadap larangan itu mengatakan itu adalah cara lain untuk meminggirkan komunitas muslim yang menyumbang sekitar 13% dari 1,35 miliar orang India yang mayoritas Hindu.
Para pemimpin Vishva Hindu Parishad (VHP), afiliasi dari RSS, organisasi induk BJP, mengatakan, mereka telah meminta larangan jilbab di negara bagian asal Modi di Gujarat dan akan segera menulis surat kepada negara bagian terpadat di negara itu, Uttar Pradesh.