Indonesia respons kritik AS soal permukiman ilegal Israel

Menlu Retno menegaskan bahwa terus bertambahnya permukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (tengah) dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (7/5). / Kementerian Luar Negeri RI

Palestina adalah satu dari empat agenda utama Indonesia selama menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB sepanjang Mei 2019. 

Terkait itu, pada Kamis (9/5), Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan mengadakan forum diskusi informal yang disebut Arria Formula. Isu yang diangkat, khususnya mengenai pendudukan ilegal Israel di tanah Palestina.

Dalam pertemuan yang mengangkat tema "Permukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis, Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian" tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman ilegalnya.

"Terus berlangsungnya pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di wilayah Palestina tidak dapat diterima," tegas Retno.

Namun, pandangan Indonesia tersebut ditepis oleh Utusan Amerika Serikat untuk Urusan Timur Tengah Jason Greenblatt.