Menlu RI: Permukiman ilegal hambat proses perdamaian Israel-Palestina

Memimpin pertemuan informal Dewan Keamanan PBB (DK PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (9/5), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman ilegalnya.

"Terus berlangsungnya pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di wilayah Palestina tidak dapat diterima," tegas Retno seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Alinea.id pada Jumat (10/5).

Pertemuan bertema "Permukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis, Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian" tersebut diselenggarakan oleh Indonesia sebagai Presiden DK PBB, bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan.

Menlu Retno menyatakan bahwa terus bertambahnya permukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina. Dia memaparkan, permukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110.000 pada 1993 menjadi sekitar 620.000 pada 2017.

Meski begitu, Menlu meyakinkan semua pihak untuk tidak menyerah dan terus mendorong perdamaian antara kedua negara. "Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog," tutur Menlu Retno.

Selain itu, Menlu Retno juga menuturkan bahwa pembangunan permukiman ilegal semakin memudarkan harapan adanya solusi dua negara. Pembangunan itu, lanjutnya, merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina.

Dia pun mengingatkan bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel. 

Untuk itu, perlu ada tekanan yang besar dari dunia untuk menghentikan permukiman ilegal Israel di Palestina. Menurut Menlu, salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan "Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Permukiman Ilegal".

Dialog informal dengan format Arria Formula itu menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka seperti aktivis gerakan damai Palestina Mohammed Khatib, ahli hukum internasional Ohio University Profesor John Quigley, pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man, serta Ketua Arab-American Institue James Zogbi.

Pertemuan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB, sejumlah negara anggota PBB lainnya, serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki turut hadir dalam pertemuan tersebut.