Mahfud MD: Pemberantasan investasi ilegal dilakukan secara sinergis dan efektif

Rapat Komite Koordinasi Nasional TPPU (Komite TPPU) membahas tiga agenda penting komitmen untuk memerangi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) secara berkelanjutan baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

Tiga agenda pentingnya itu penanganan investasi ilegal, persiapan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dan pelaksanaan Perayaan Nasional Dua Dekade Gerakan APU PPT Indonesia. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak akan setengah-setengah dalam menindak pelaku kejahatan investasi ilegal. Selain merugikan masyarakat, kejahatan itu merusak kepercayaan publik pada instrumen investasi yang dilindungi hukum. 

“Seluruh kementerian dan lembaga anggota Komite TPPU meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan investasi ilegal secara sinergis dan efektif. Agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan investasi. Pemerintah tidak akan setengah-setengah bekerja melindungi rakyat dari kejahatan tersebut,” kata Mahfud dalam rapat tersebut di Gedung PPATK pada Selasa (30/3).

Indonesia kini sedang menjalani proses untuk menjadi anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Menurutnya, hal itu dilakukan guna meningkatkan kepercayaan di mata internasonal.