Sebaiknya pemerintah mendengar masukan dari para mantan pimpinan Lembaga Penelitian Non-Kementerian (LPNK)
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan peleburan lembaga penelitian nonkementerian dan badan penelitian ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Menurut Mulyanto, sebaiknya pemerintah mendengar masukan dari para mantan pimpinan Lembaga Penelitian Non-Kementerian (LPNK) dan para pekerja lembaga yang terancam diberhentikan dari pekerjaannya karena dampak peleburan tersebut.
"Pemerintah sebaiknya memoratorium atau menjeda proses penggabungan lembaga penelitian ke BRIN ini bila faktanya menimbulkan kegaduhan seperti ini," kata Mulyanto dalam keterangannya kepada Alinea.id, Kamis (6/1).
Mulyanto melihat, pemerintah kedodoran menangani sumber daya manusia (SDM) pascapeleburan ini. Kasus SDM dari LBM Eijkman, Kapal Baruna dan pegawai BPPT yang melapor ke Komnas HAM yang menyedot perhatian publik hanyalah fenomena gunung es. Di balik itu, masih banyak kasus lagi.