Pendekatan kesejahteraan akan dikedepankan di Papua

Untuk itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan sejumlah kementerian bidang ekonomi.

Aktivitas jual beli di pasar Aroro Iroro Serui, Kepulauan Yapen, Papua (12/12). Foto Antara/Indrayadi TH/aww.

Sejumlah menteri membahas masalah keamanan Papua di Kantor Kemenko Polhukam. Belum ada kebijakan baru yang dihasilkan terkait masalah Papua dari rapat yang berlangsung selama hampir dua jam itu, tetapi pendekatan kesejahteraan akan dikedepankan 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyatakan tidak ada kebijakan baru dalam menangani sengkarut masalah di Papua.

"Secara umum, tidak ada kebijakan baru dalam penanganan Papua, karena itu masalah rutin saja. Pendekatannya ke kesejahteraan. Cuma nanti koordinasinya akan lebih diperkuat," kata Mahfud, di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (27/12).

Untuk itu, Mahfud menjelaskan akan memperkuat koordinasi dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Peridustrian, dan Kementerian PUPR. "Nanti, akan koordinasi agar tidak terpecah-pecah," ucap dia.

Di samping kesejahteraan, Mahfud juga menyampaikan, akan meningkatkan upaya penegakan hukum. Hal itu merupakan aspirasi dari masyarakat Papua.