Desain pemilu serentak dikritik tak efektif
Pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak dinilai lebih mahal dan menelan korban jiwa.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani menilai desain pemilu serentak yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penyebab munculnya beragam persoalan di Pemilu 2019. Selain lebih mahal, pemilu juga menyebabkan ratusan penyelenggara pemilu meninggal.
"Supaya demokrasi kita lebih simpel, demokrasi lebih singkat, demokrasi kita lebih hemat, tapi ternyata apa yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi jauh dari kenyataan. Demokrasi kita ternyata jauh lebih mahal," kata Muzani di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).
Hingga kini, tercatat ada 144 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal saat dan usai menjalankan tugas di Pemilu 2019. Selain itu, puluhan petugas pengawas dan personel kepolisian yang mengawal pemilu juga diketahui meninggal.
Selain fenomena gugurnya para 'prajurit' penyelenggara pemilu, Muzani mengatakan, pemilu kali ini juga diwarnai beragam kecurangan. Ia mengaku sudah melaporkan dugaan-dugaan kecurangan yang dihimpun kubunya ke KPU.
"Kami juga berdiskusi soal berbagai macam kecurangan dan sisa waktu yang ada kami harapkan berbagai macam kecurangan itu bisa diungkap. Berbagai macam salah upload, salah data, dan sekarang ini juga kami minta agar segera diselesaikan," katanya.