Anggota DPR mengusulkan agar pengangkatan dilakukan secara bertahap, dengan batas akhir Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK.
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan pentingnya percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sempat tertunda. Ia mengusulkan agar pengangkatan dilakukan secara bertahap, dengan batas akhir Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK.
Menurut Zulfikar, langkah ini akan memberikan kepastian kepada para calon aparatur negara yang telah lolos seleksi dan siap mengabdi. Zulfikar menekankan proses pengangkatan sebetulnya sudah bisa segera dilakukan, terutama bagi mereka yang telah memenuhi semua persyaratan administratif. Ia melihat mempercepat pengangkatan akan berdampak positif bagi efektivitas pelayanan publik.
Lebih lanjut, ia menjelaskan alokasi anggaran seharusnya tidak menjadi kendala karena dana untuk pengangkatan CPNS dan PPPK telah dialokasikan sejak 2024 dalam kategori belanja pegawai. Oleh karena itu, pengangkatan bisa dilakukan secara bertahap, sejalan dengan kesiapan instansi dan daerah masing-masing.
“Mereka sudah tahu akan ada rekrutmen, mereka sudah siapkan. Saya bilang berangsur saja bertahap kalau memang sudah siap instansi tersebut atau daerah tersebut,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/3).
Komisi II DPR dorong pemerintah segera melantik CPNS dan PPPK