Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi hasil audit BPK yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024.
Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI menyampaikan pandangan positif sekaligus konstruktif atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar pengelolaan keuangan negara semakin efektif dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.
Harris menyampaikan, secara umum, realisasi APBN 2024 menunjukkan kinerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan negara mencapai 101,72%, belanja negara 100,49%, dan defisit anggaran 2,37% dari PDB, di bawah batas maksimal yang ditetapkan.
“Capaian ini memperlihatkan bahwa postur APBN 2024 masih berada dalam koridor yang sehat dan terkendali,” ujarnya dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).
Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi hasil audit BPK yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024. Namun demikian, Harris menegaskan bahwa 14 temuan yang disampaikan BPK perlu ditindaklanjuti dengan langkah korektif yang tegas dan sistematis.
“Kami mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan temuan tersebut dan memastikan hal serupa tidak terulang di tahun berikutnya,” katanya.