Demi pemilu jurdil, menteri-menteri Jokowi harus mundur
Sejumlah menteri Jokowi mencalonkan diri menjadi anggota DPR di Pileg 2019.
Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2024 disarankan untuk mundur dari jabatannya. Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati menyebut menteri-menteri Jokowi potensial menyalahgunakan wewenangnya jika masih menjabat saat pemilu berlangsung.
"Walaupun tidak ada regulasi yang mengaturnya. Yang namanya konflik kepentingan itu sebaiknya dihindari. Sulit rasanya untuk tidak melepaskan instrumen-instrumen yang melekat karena di pemilu kali ini terdapat situasi yang berbeda, di mana masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023," kata Khoirunnisa kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Di pentas pilpres, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sudah mendaftar ke KPU sebagai calon presiden. Mendamiping eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sudah mendapat tiket untuk maju menjadi cawapres.
Di Pileg 2024, ada sejumlah menteri yang terdaftar sebacai caleg DPR dari berbagai partai politik, semisal Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly (PDIP), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo (Golkar), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (PKB) dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar (PKB).
Selain itu, ada pula nama Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo yang maju dari Perindo, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dari Partai Bulan Bintang, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dari PDIP serta Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dari Golkar.