Komisi I DPR minta isu Panglima-KSAD kurang harmonis dihentikan

DPR berpandangan, isu itu harus dihentikan agar tidak berkembang liar dan berimbas pada prajurit. 

Anggota DPR Meutya Hafid dikabarkan menjadi Ketua Komisi I./Instagram Meutya Hafid

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, berharap isu kurang harmonisnya hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman tidak diperpanjang. Pasalnya, baik Panglima dan KSAD sudah memberikan klarifikasi kepada DPR bahwa hubungan keduanya tidak masalah dan memastikan seluruh matra di TNI solid.

Meutya berharap, dengan adanya klarifikasi dari dua jenderal TNI Andika dan Dudung, isu disharmoni hubungan pimpinan TNI ini tidak diperpanjang lagi, agar tidak berkembang liar dan berimbas pada prajurit. 

"Kalau hubungan terlalu pribadi kita tidak mengurus sampai terlalu detil ya, yang utama hubungan profesional keduanya berjalan baik. Panglima serta KSAD telah menjelaskan bahwa tidak ada masalah dari keduanya. Seluruh matra di TNI Insya Allah solid," kata Meutya Hafid kepada para dalam di Jakarta, Selasa (6/9).

Terkait ketidakhadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan KSAD Jenderal Dudung pada rapat kerja (raker) dengan Komisi 1 DPR kemarin, Meutya mengungkapkan, keduanya sudah melayangkan surat ke DPR menjelaskan tidak bisa hadir rapat dengan Komisi 1 DPR.

"Pak Menhan dan KSAD berkirim surat ke DPR memohon maaf tidak bisa hadir ikut rapat. Isi suratnya, Pak Menhan ikut mendampingi Presiden Jokowi dan KSAD mengatakan di suratnya ada kunjungan kerja di luar kota," ujarnya.