Kegelisahan PKB terhadap posisi PDIP mencerminkan kekhawatiran koalisi atas naiknya daya tawar politik PDIP.
Dinamika hubungan antara PDI Perjuangan (PDIP) dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah muncul desakan agar partai berlambang banteng itu memperjelas posisi politiknya. Di tengah konfigurasi kekuasaan yang masih cair, sikap PDIP dinilai bukan hanya berdampak pada relasi dengan pemerintah, tetapi juga pada posisi tawar partai-partai koalisi menuju Pemilu 2029.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai desakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar PDIP memperjelas posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik menuju Pemilu 2029.
Menurut Arifki, selama ini PDIP berada pada posisi yang relatif menguntungkan. Di satu sisi, PDIP dapat mengkritik pemerintah ketika muncul kebijakan yang mendapat penolakan publik. Namun, di sisi lain, komunikasi politik dengan pemerintah tetap terjaga dengan baik.
“Posisi seperti ini membuat PDIP memiliki ruang gerak politik yang lebih fleksibel dibandingkan partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet. Ketika ada kebijakan yang tidak populer, PDIP bisa mengambil jarak. Namun, ketika ada momentum politik yang menguntungkan, PDIP tetap memiliki akses komunikasi dengan pemerintah,” kata Arifki, Sabtu (20/6).