Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo meminta seluruh kepala daerah dari PDI-P untuk berkontribusi menyukseskan program-program pemerintahan Prabowo Subianto. Ia mengingatkan supaya para kepala daerah menyeleraskan janji politik mereka selama kampanye dengan program pemerintah yang saat ini berjalan.
"Kita juga menghormati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi, yang sudah menjadi program nasional dan daerah harus menyukseskan," kata Ganjar kepada wartawan usai memberikan pembekalan kepada 116 kepala daerah di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (16/5).
Namun demikian, Ganjar mengatakan para kepala daerah asal PDI-P tak wajib untuk selalu menyetujui program-program yang disodorkan pemerintah pusat. Para kepala daerah diminta mengkaji program-program pemerintah terlebih dahulu. "Jadi, tidak asal setuju," imbuh Ganjar.
Saat ini, PDI-P masih berstatus sebagai parpol oposisi di parlemen. Meski tak bergabung ke koalisi, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah sempat mengatakan PDI-P bakal membuka pintu kerja sama dengan pemerintahan Prabowo.
“Namun demikian, bagaimana nanti format kerja sama politik antara PDI-P dengan pemerintahan Prabowo, nanti akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega,” kata Basarah kepada wartawan di Blitar, Jawa Timur, awal April lalu.
Analis politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai PDI-P tampak kian melunak terhadap rezim Prabowo. Bukan tidak mungkin PDI-P setuju jika diajak bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintah.
"Sudah mulai terlihat. Jadi, memang mungkin Bu Mega mengambil jalan realistis bergabung meskipun banyak pihak menginginkan PDI-P tetap di luar (pemerintahan)," kata Cecep kepada Alinea.id, Sabtu (17/5).
Ia merinci sejumlah faktor yang menjadi penyebab melunaknya sikap PDI-P. Pertama, pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang kian memudar di lingkaran kekuasaan. Kedua, asa agar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto "dimudahkan" dalam menjalani persidangan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) calon anggota DPR Harun Masiku.
"Namun, sebaiknya kasus (Hasto) tetap berjalan dan jangan terlalu dipengaruhi oleh kesepakatan politik yang mungkin akan terjadi dari dinamika politik ini," kata Cecep.
Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus PAW Harun Masiku. Saat ini, Hasto tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Meski berstatus sebagai terdakwa, Hasto masih dipertahankan PDI-P sebagai Sekjen.
Analis politik dari Universitas Medan Area, Sumatera Utara, Khairunnisa Lubis menilai PDI-P sudah punya hitung-hitungan politik saat bersikap mendukung program-program rezim Prabowo.
"Dengan sedikit melunaknya sikap PDI-P di pemerintahan, mereka berharap dapat mempengaruhi arah kebijakan dan memastikan kepentingan partai tetap terjaga. Tentunya akan membawa dampak dalam penyelesaian kasus Hasto," kata Nisah kepada Alinea.id, Sabtu (17/5).
Nisah menilai sikap melunak PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo dipengaruhi oleh pertimbangan strategis nasional, partai, dinamika politik nasional, dan evaluasi terhadap pengaruh Jokowi yang sudah melemah.
"Hal ini terlihat dari pembatalan mutasi Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo, beberapa waktu lalu," ucap Nisah.
Letjen Kunto Arief merupakan putra Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno. Akhir April lalu, Kunto dimutasi, dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Padahal, Kunto baru empat bulan menjabat Pangkogabwilhan.
Mutasi Kunto disebut-sebut ada kaitannya dengan aktivitas politik Try Sutrisno. Try Sutrisno jadi salah satu jenderal purnawirawan TNI yang menuntut agar Gibran dicopot dari posisi Wapres. Belakangan, mutasi Kunto dibatalkan oleh Prabowo.
