Politik dua kaki PDIP dan kegelisahan partai koalisi

Dinamika hubungan antara PDI Perjuangan (PDIP) dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah muncul desakan agar partai berlambang banteng itu memperjelas posisi politiknya. Di tengah konfigurasi kekuasaan yang masih cair, sikap PDIP dinilai bukan hanya berdampak pada relasi dengan pemerintah, tetapi juga pada posisi tawar partai-partai koalisi menuju Pemilu 2029.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai desakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar PDIP memperjelas posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik menuju Pemilu 2029.

Menurut Arifki, selama ini PDIP berada pada posisi yang relatif menguntungkan. Di satu sisi, PDIP dapat mengkritik pemerintah ketika muncul kebijakan yang mendapat penolakan publik. Namun, di sisi lain, komunikasi politik dengan pemerintah tetap terjaga dengan baik.

“Posisi seperti ini membuat PDIP memiliki ruang gerak politik yang lebih fleksibel dibandingkan partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet. Ketika ada kebijakan yang tidak populer, PDIP bisa mengambil jarak. Namun, ketika ada momentum politik yang menguntungkan, PDIP tetap memiliki akses komunikasi dengan pemerintah,” kata Arifki, Sabtu (20/6).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat PDIP berpeluang menyerap sebagian ceruk pemilih yang kritis terhadap pemerintah. Sementara itu, partai-partai koalisi harus ikut menanggung konsekuensi politik dari berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Arifki menilai, semakin lama PDIP mempertahankan posisi politik yang fleksibel tersebut, semakin tinggi pula nilai tawar partai berlambang banteng itu dalam konfigurasi kekuasaan nasional.

“Posisi tawar PDIP berpotensi semakin mahal karena tetap menjadi faktor yang diperhitungkan, baik oleh pemerintah maupun partai-partai koalisi. Situasi ini tentu membuat partai-partai yang sudah berada di dalam pemerintahan harus terus menghitung berbagai kemungkinan perubahan peta politik ke depan,” ujarnya.

Karena itu, Arifki melihat pernyataan PKB bukan sekadar permintaan agar PDIP memperjelas sikap politiknya. Lebih jauh, pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan sebagian partai koalisi terhadap meningkatnya daya tawar politik PDIP.

Menurut Arifki, meski saat ini berada di luar pemerintahan, PDIP tetap memiliki akses dan pengaruh dalam dinamika politik nasional. Kondisi itu membuat posisi PDIP tetap strategis, terutama dalam membaca arah konfigurasi politik menjelang 2029. arah konfigurasi politik menjela