Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan (3,5 tahun) penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto. Hasto dinilai terbukti bersalah merintangi penyidikan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.
Vonis itu diprotes sejumlah kader PDI-P. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya menilai kasus yang menjerat Hasto bukan murni persoalan hukum. Sejak awal, Djarot menduga kasus Hasto merupakan peradilan politik yang muncul seiring sikap kritis PDI-P terhadap pemerintah.
"Sekali lagi, bahwa ini sebetulnya akan peristiwa politik, peradilan politik karena bermula dari kejadian politik," kata Djarot kepada wartawan usai menghadiri sidang pembacaan vonis terhadap Hasto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (25/7)/
Sebelum sidang vonis digelar, politikus PDI-P Guntur Romli sudah mewanti-wanti PDI-P bakal menolak putusan bersalah pada Hasto. Ia menyebut Hasto adalah tahanan politik. Ia mengklaim fakta-fakta persidangan menunjukkan Hasto tak terbukti ikut menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Kholidul Adib menilai vonis penjara 3,5 tahun terhadap Hasto potensial mengubah peta politik di parlemen. Ia menduga PDI-P bakal jadi garang kepada pemerintahan Prabowo Subianto.
"Ketum PDI-P Megawati berharap Hasto dilepaskan karena PDIP menganggap kasus Hasto sangat politis seiring sikap PDIP yang kritis dan berseberangan dengan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Dengan adanya vonis Hasto, PDI-P tidak punya beban untuk menjadi oposisi walau resiko mengancam kader-kadernya untuk "di-Hasto-kan" selalu ada," kata Kholidul kepada Alinea.id, Sabtu (26/7).
Kholidul menilai PDI-P bisa jadi oposan yang tangguh karena merupakan parpol peraih kursi DPR RI terbanyak dan kadernya mendudukki kursi Ketua DPR RI. Seiring itu, PDI-P juga punya kepentingan untuk memenangi Pileg dan Pilpres 2029. Jauh lebih menguntungkan bagi PDI-P berperan sebagai oposisi.
"Tetapi, kader PDI-P harus lebih hati-hati dalam mengemukakan kritik kepada pemerintah. Apalagi kader yang kritis memiliki celah kasus di masa lalu, akan mudah ditindak. Artinya bisa saja ada pembagian kader- kader yang memiliki rekam jejak bersih dapat lebih lantang bersuara. Kader yang punya rekam jejak tidak bersih, lebih banyak diam.
Dalam situasi seperti ini, menurut Kholidul, PDI-P dituntut lebih solid. Jika pecah, PDI-P akan mudah disabotase. "Apalagi Partai Gerindra sebagai partai penguasa saat ini sudah menyiapkan strategi untuk dapat memenangkan pemilu 2029 baik pileg maupun pilpres," kata Kholidul.
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan menilai jika vonis 3,5 tahun terhadap Hasto bikin PDI-P kecewa. Bukan tidak mungkin PDI-P mengambil sikap oposan terbuka. Namun, itu bakal terlihat dari pilihan pengganti Hasto sebagai Sekjen PDI-P
"Jika nantinya sekjen pengganti Hasto adalah dari kelompok yang kritis terhadap kekuasaan Prabowo. Namun, jika yang diangkat menjadi sekjen adalah orang yang dari kalangan Puan Maharani, kemungkinan PDI-P akan cenderung mendukung pemerintahan Prabowo," kata Yusak kepada Alinea.id, Sabtu (26/7).
Menurut Yusak, vonis terhadap Hasto jadi perhatian khusus Megawati. Terlebih, PDI-P sudah merencanakan menggelar kongres pada Agustus mendatang. "Kasus Hasto sangat bernuansa untuk melemahkan PDI-P," kata Yusak.
Berbeda, analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak berpendapat vonis penjara 3,5 tahun untuk Hasto merupakan hasil negosiasi politik. Pasalnya, vonis yang dijatuhkan kepada Hasto setengah dari tuntunan jaksa KPK.
"Walhasil, Hasto-pun dan dan para pendukungnya semringah, tersenyum setelah vonis dijatuhkan. KPK kecewa, tapi tampak hangat-hangat tahi ayam alias setengah hati. Kasus Hasto menjadi atensi bagi Bu Mega dan Prabowo. Jika terjadi pembicaraan antar keduanya tidaklah mengherankan," kata Zaki kepada Alinea.id.
Ia menduga hubungan antara Prabowo dan Megawati bakal tetap baik-baik saja pascavonis Hasto. Pasalnya, PDI-P cenderung menyalahkan Jokowi sebagai dalang kasus Hasto. "Pada segi ini, image Prabowo masih baik di mata PDI-P dan Bu Mega," imbuh dia.
