12 emiten BUMN siap buyback saham Rp8 triliun

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melakukan koordinasi dengan 12 BUMN untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham milik publik senilai total Rp8 triliun. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan aksi ini dilakukan karena Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus anjlok.

"Tadi sudah koordinasi, ada 12 BUMN yang akan buyback, nilainya Rp7 triliun sampai Rp8 triliun. Alasannya IHSG turun, lalu nilai fundamental perusahaan melebihi nilai transaksi di pasar," ujar Arya di Jakarta, Selasa (10/3).

Arya mengatakan rencana pembelian kembali saham tersebut terdiri dari sektor perbankan, yakni PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN).

Kemudian sektor konstruksi PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA), PT Pembangunan Perumahan Tbk. (PTPP), PT Adhi Karya Tbk. (ADHI), PT Jasa Marga Tbk. (JSMR), dan PT Waskita Karya Tbk. (WSKT). Lalu, sektor pertambangan yakni PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Timah Tbk. (TINS).

"Periodenya sudah mulai diserahkan kepada masing-masing perusahaan untuk disiapkan strateginya," katanya.

Sebelumnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal pekan anjlok hingga 6,58% pada Senin (9/3) dipicu sentimen negatif global.

IHSG ditutup melemah 361,73 poin atau 6,58% ke posisi 5.136,81, sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak naik 73,28 poin atau 8,26% menjadi 813,75.

Karena hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengizinkan semua emiten atau perusahaan publik melakukan pembelian kembali saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai upaya memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

OJK mencermati kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak awal 2020 sampai dengan Senin (9/3) yang terus mengalami tekanan signifikan diindikasikan dari penurunan IHSG sebesar 18,46%.

Menurut OJK, hal tersebut terjadi seiring dengan pelambatan dan tekanan perekonomian, baik global, regional, maupun nasional, sebagai akibat dari wabah Virus Corona baru atau Covid-19 dan melemahnya harga minyak dunia. (Ant)