sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Airlangga pastikan RI siap hadapi Uni Eropa pada sidang WTO

Pemerintah Indonesia siap melawan Uni Eropa dalam sidang World Trade Organization (WTO) atas penolakan komoditas sawit (crude palm oil/CPO).

Annisa Saumi
Annisa Saumi Senin, 16 Des 2019 21:01 WIB
Airlangga pastikan RI siap hadapi Uni Eropa pada sidang WTO
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 23851
Dirawat 16321
Meninggal 1473
Sembuh 6057

Pemerintah Indonesia siap melawan Uni Eropa dalam sidang World Trade Organization (WTO) atas penolakan komoditas sawit (crude palm oil/CPO).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku siap menghadapi Uni Eropa dalam sidang di WTO terkait dengan penolakan komoditas sawit Indonesia.

"Sidang gugatan di WTO kita hadapi saja. Menteri Perdagangan dan pemerintah sudah menyiapkan tim untuk berproses di WTO," kata Airlangga, di Jakarta, Senin (16/12).

Airlangga pun melanjutkan, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/Indonesia-EU CEPA), akan menjadi bagian dari perundingan akibat adanya sidang tersebut.

"Ya, tentu itu jadi bagian dari perundingan. Tapi ini kan prosesnya sudah bergeser ke WTO," tutur Airlangga.

Saat bersamaan, UE juga memprotes pelarangan ekspor bijih nikel dari Indonesia. Namun, Airlangga memastikan ekspor bijih nikel tetap bakal disetop.

"Nikel ini barang kita, kalau ada negara lain yang mempersoalkan, ya kita lawan saja," kata dia.

Sebagai informasi, Indonesia melayangkan gugatan terhadap kebijakan UE di WTO per 15 Desember 2019. Sebab, kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation yang dibuat UE dianggap sebagai diskriminasi pada produk kelapa sawit.

Sponsored

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani memandang gugatan Indonesia pada WTO tersebut lumrah saja dilakukan. Sebab, jika Indonesia merasa didiskriminasi oleh kebijakan UE, gugatan tersebut menjadi proses legal hukum yang harus dijalankan.

"Apakah akan menimbulkan tensi dagang Indonesia-UE? Saya rasa tensi itu akan selalu ada, terutama dalam keadaan seperti ini," ujar Shinta ditemui dalam kesempatan yang sama.

Shinta pun melihat gugatan Indonesia ini dari sudut pandang Business-to-Business. Menurutnya, Indonesia melihat apa yang paling bermanfaat dalam gugatan ini.

"UE masih butuh Indonesia, begitu juga sebaliknya. Meskipun CPO kita mengalami kendala, tapi sektor padat karya kita yang bagus untuk ekspor ke UE bisa ditingkatkan," katanya.

Berita Lainnya