Anggota Komisi VII desak Direksi Pertamina dialog dengan serikat pekerja
Aksi industrial ini adalah hak dari buruh dan perlu dihargai. Akan tetapi hal itu sebaiknya tidak perlu sering-sering dipergunakan.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengancam melakukan mogok kerja. Atas rencana ini, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta agar PT Pertamina (Persero) segera membuka dialog dengan serikat pekerja.
"Kami mendesak pihak direksi untuk segera membuka dialog dan mencari jalan keluar masalah yang ada," paparnya kepada Alinea.id, Kamis (23/12).
Dia menjelaskan, aksi industrial ini adalah hak dari buruh dan perlu dihargai. Akan tetapi hal itu sebaiknya tidak perlu sering-sering dipergunakan.
"Kecuali terpaksa, darurat, tidak ada jalan lain," lanjutnya.
Mulyanto menjelaskan, berdasarkan informasi yang dirinya terima, poin dari masalah ini adalah buruh membutuhkan transparansi serta komunikasi yang baik dengan direksi.
Dia menyebut serikat pekerja menginginkan berbagai kesepakatan yang telah ditetapkan antara pihak direksi dengan karyawan bisa dijalankan. Serta dikomunikasikan secara transparan.
"Jadi intinya soal komunikasi dan dialog," jelasnya.
Selain kesepakatan dan komunikasi, menurutnya tidak ada masalah lain. Sehingga mestinya bisa dirampungkan.
"Jadi ini mestinya bisa diselesaikan. Jangan sampai terjadi mogok kerja. Yang rugi kita semua," ungkapnya.
Sementara itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berpesan kepada Direksi Pertamina agar bersikap adil. Selain itu juga transparan dan sesuai dengan praktik terbaik.
"Adil, transparan, dan sesuai best practice," papar Ahok kepada Alinea.id, Kamis, (23/12) saat ditanya apa saran dewan komisaris ke direksi dalam menyelesaikan masalah ini.
Mengenai langkah apa yang akan ditempuh ke depan dia meminta untuk menghubungi langsung pihak direksi Pertamina. "Bisa tanya ke direksi," lanjutnya.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Mewujudkan e-commerce inklusif bagi penyandang disabilitas
Kamis, 30 Nov 2023 16:09 WIB
Potret kebijakan stunting dan pertaruhan Indonesia Emas 2045
Senin, 27 Nov 2023 16:01 WIB