Faisal Basri: Biodiesel tidak serta merta perbaiki neraca dagang

Pemerintah terus mendorong program biodiesel yang saat ini sudah mencapai 30% (B30) menjadi biodiesel 40% (B40) dan seterusnya. Program itu digadang-gadang bisa memperbaiki neraca dagang karena solar yang mulanya dipenuhi dari impor bisa ditekan dengan pencampuran crude palm oil (CPO).

Ekonomi Senior Faisal Basri mengatakan, program biodiesel tidak serta merta memperbaiki neraca perdagangan dengan pengurangan impor minyak solar. Pasalnya, program itu menjadikan ekspor sawit jadi berkurang.

Faisal meminta agar dua sisi tersebut dilihat dengan menimbang apakah penurunan impor solar dan penurunan ekspor sawit dampak dari program biodiesel.

"Perbaiki transaksi perdagangan karena impor solar bisa dikurangi, neraca perdagangan membaik, salah. Digantikan biodiesel maka ekspor sawit kita turun," katanya dalam acara Launching dan Bedah Buku Kekuatan Oligarki dan Orang Kuat dalam Bisnis Biodiesel Senin (31/1).

Kemudian, penghematan subsidi dari APBN karena program ini, menurutnya, sama sekali tidak benar. Menurutnya, harga solar Rp5.500 per liter sama dengan biodiesel Rp5.500 per liter, tapi ongkos keekonomian biodiesel lebih besar.

"Gunakan biodiesel sama Rp 5.500 sementara harga ongkos keekonomiannya lebih tinggi oleh karena itu kalau dulu subsidi fosil sekarang subsidi biodiesel subsidi pengusaha biodiesel," katanya.

Sementara itu, penulis Buku Kekuatan Oligarki dan Orang Kuat dalam Bisnis Biodiesel Ferdy Hasiman mengatakan, pengembangan biodiesel menimbang tiga hal. Pertama sebagai energi alternatif, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan perubahan paradigma masuk ke paradigma ekstraktif.

"Kita tahu produksi minyak Indonesia terus turun. Lapangan-lapangan Migas banyak menyasar ke gas bukan minyak, maka alternatif biodiesel ini," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan adanya kampanye dari Eropa yang anti sawit, maka terbuka ruang bagi pemain-pemain industri sawit agar melakukan hilirisasi.

"Namun pertanyaannya kita adalah, siapa yang diuntungkan dari program biodiesel ini. Ada satu inti persoalan saya melihat dari sisi pembagian kuota," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, program mandatori B40 segera diimplementasikan. Direktur Jenderal (Dirjen) EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya saat ini sedang persiapan untuk road test B-40.

"Setelah berhasil uji test bend di 2021, saat ini persiapan road test B-40," ucapnya kepada Alinea.id, Senin (17/1).

Pelaksanaan road test melibatkan beberapa pihak terkait. Di antaranya, lembaga litbang, ITB/IKABI, PT Pertamina (Persero), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).