Menkeu: Data fiktif merupakan risiko bansos yang harus diawasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih banyak pihak yang memanfaatkan celah untuk mengeruk keuntungan pribadi dari APBN. Padahal, APBN menjadi instrumen penting untuk memberikan bantuan sosial pada masa Covid-19.

Setelah satu tahun berjalan, dampak dari keberadaan Covid-19 begitu besar bagi bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Oleh karenanya, pemerintah terus menggunakan instrumen keuangan negara, termasuk APBN, untuk menanggulangi dampak pandemi.

"Seluruh upaya yang dilakukan dengan menggunakan keuangan negara maupun peraturan-peraturan bisa saja disalahgunakan dan memunculkan tindakan kriminal atau fraud," kata Sri Mulyani dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi yang ditayangkan di kanal Youtube KPK, Selasa (13/4).

Untuk bantuan sosial (bansos) misalnya, masih banyak oknum yang mencoba mengambil kesempatan dari sistem yang belum solid tersebut. Di antaranya dengan cara memalsukan data diri agar turut menerima manfaat.

"Berbagai tindakan seperti penggunaan data fiktif, duplikasi data dari penerima bantuan sosial, maupun bidang lain yang bisa disalahgunakan merupakan risiko yang harus kita awasi dan minimalkan," ujarnya.

Oleh karena itu, sinergi yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan seluruh kementerian lembaga, serta aparat penegak hukum termasuk KPK menjadi sangat penting.

"Kami akan terus memperkuat dan mendayagunakan aparat pengawas internal di masing-masing kementerian lembaga," ucapnya.

Sri Mulyani pun menegaskan, pencegahan terhadap korupsi dan segala bentuk kecurangan lainnya tidak boleh hanya berhenti di slogan, namun harus dibarengi dengan kerja-kerja efektif dari semua pihak.

"Berbagai upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan, pencegahan korupsi membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat," tuturnya.

Dia menambahkan, pemangku kepentingan memiliki andil yang penting di dalam pendidikan antikorupsi, membangun sebuah integritas kejujuran, dan terus membangun sistem yang bisa mendeteksi dini perilaku koruptif yang dilakukan oleh siapa saja.