Kadin minta pemerintah terapkan non-tariff measures

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah memperluas pemberlakuan non-tariff measures (NTM). NTM dinilai sebagai instrumen proteksi terhadap derasnya arus barang impor.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Johnny Darmawan mengatakan, setelah berlakunya perjanjian perdagangan bebas (FTA), tarif bea masuk tidak lagi dapat menghambat masuknya barang impor ke Indonesia. Sehingga, dibutuhkan peran pemerintah dalam menjaga keberlangsungan dunia industri dalam negeri.

Menurut Johnny, saat ini tarif bea masuk semakin mengecil akibat dampak diberlakukannya kesepakatan FTA. Maka, NTM akan menjadi andalan sebagai instrumen yang efektif memproteksi industri dalam negeri. 

Sehingga, harapannya persaingan usaha di dalam negeri tetap sehat. Industri nasional juga bisa berkembang dan berkelanjutan.

Selama ini, instrumen pemerintah untuk melindungi industri nasional dari FTA, dinilai masih sedikit dibandingkan dengan negara lain. Sehingga industri dalam negeri kurang kompetitif, ketika menghadapi FTA.

“Cara negara melindungi industrinya dengan menggunakan dua instrumen seperti: tarif dan non tarif. Negara maju lebih cenderung membangun Non-Tarif Measures (NTM),” kata Johnny dalam FGD Non-Tariff Measures di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (10/10).

Merujuk pada data, nilai impor berbagai jenis barang meningkat tajam. Misalnya, pada impor tekstil dan produk tekstil naik dari US$7,58 miliar pada tahun 2017 menjadi US$8,68 miliar pada 2018. 

Kemudian, impor baja meningkat dari 7 juta ton pada tahun 2017 menjadi 8,1 juta ton pada 2018. Lalu nilai impor ban meningkat pada tahun 2018 sebesar US$ 732 juta dari sebelumnya US$ 529 juta pada tahun 2017. 

Selanjutnya, nilai impor keramik mencapai US$ 286 juta pada tahun 2019. Naik dibandingkan tahun 2018 sebesar US$190,6. 

Vietnam Lebih Siap 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai, Indonesia belum siap dengan FTA. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga, Vietnam yang disebut lebih siap. 

"Perbedaannya adalah ketika Vietnam mulai terbuka ekonominya, yang mereka lakukan pertama adalah kemudahan investasi, Jadi menarik investasi," katanya.

Walhasil, industri di Vietnam tumbuh. Produksi Vietnam bahkan dapat bersaing dengan produk-produk lainnya di internasional.

"FTA itu kan tujuannya perluasan perdagangan, yang mau diperluas apa? Produksi. Nah produksi harus ada investasi lebih dahulu," ujarnya.

Bandingkan dengan Indonesia dan sejumlah masalah investasinya. Misalnya: tidak mempunyai perangkat untuk menarik investasi dari sisi regulasi. 

Kemudian, tidak memiliki fasilitas insentif pendorong masuknya investasi, biaya yang tinggi harus dikeluarkan oleh investor untuk berproduksi, utamanya dari segi upah tenaga kerja.

"Indonesia itu tidak ada peningkatan investasi. Tidak ada fasilitas insentif investasi yang konkret, lalu tiba-tiba menandatangani FTA," tukasnya.

Pemerintah harusnya memiliki kebijakan yang komprehensif terlebih dahulu. Sebelum masuk ke pasar perdagangan bebas, agar produksi di dalam negeri tidak tenggelam oleh barang impor.

"Untuk punya daya saing, industrinya harus hidup dulu. Harus ada produk. Kalau tidak punya produk, bagimana mau bersaing?" tukas Enny.