Menkeu: Di era pandemi, APBN harus antisipatif terhadap ketidakpastian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, proyeksi pertumbuhan ekonomi di banyak negara telah berubah akibat pandemi Covid-19. 

Varian delta diperkirakan memperlambat perekonomian global tahun ini. Bahkan Menkeu menyebut, sejumlah negara yang proyeksi konsensus lebih rendah dibandingkan proyeksi IMF, antara lain Brazil, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Mexico.

"Nanti akan di-update lagi menjelang annual meeting dan kita akan melihat dampak delta yang menyebar ke 144 negara," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Pemerintah dan Bank Indonesia Perkuat Kerja Sama dalam Pembiayaan Sektor Kesehatan dan Kemanusiaan Sebagai Dampak Pandemi Covid-19, melalui kanal Youtube Bank Indonesia di Jakarta, Selasa (24/8).

Untuk itu, Indonesia harus mempersiapkan diri bagaimana hidup berdampingan dengan pandemi yang akan menjadi endemi. 

“Living with endemic yang artinya negara harus mampu untuk menyiapkan vaksinasi dan cukup luas sehingga bisa memunculkan herd immunity, masyarakat tetap menjalankan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) dan mengimplementasikan 3T dengan biaya yang cukup besar (testing, tracing dan treatment), pemerintah juga harus berbenah pada sistem kesehatan” jelas Sri Mulyani.

Hal Ini dinilainya sebagai langkah menyelamatkan manusia dari ancaman kesehatan dan kondisi sosial menekan, dan menyelamatkan manusia dari sisi ancaman ekonomi. 

"Jadi ini faktor keselamatan dan kemanusiaan menjadi sangat-sangat dominan," tegasnya.

Menkeu menjelaskan, APBN masih menjadi instrumen penting penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Kebijakan fiskal harus antisipatif dan tetap menjaga sustainabilitas jangka panjang. Makanya APBN harus fleksibel dan antisipatif terhadap ketidakpastian, efektif memberi dukungan dalam pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Dalam menghadapi varian delta, anggaran untuk penanganan Covid dan pemulihan ekonomi atau PEN mengalami kenaikan, jumlah yang signifikan naik adalah bidang kesehatan dari Rp147 triliun menjadi Rp214,9, atau lebih dari 22% sejak varian delta masuk ke Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

Untuk itu, pemerintah bersama Bank Indonesia melakukan koordinasi agar biaya penanganan kesehatan dan kemanusiaan dapat tetap berjalan. Di sisi lain, pemerintah tetap mampu menjalankan prioritas-prioritas penting pembangunan lainnya, sehingga beban pemerintah dapat dikurangi.

“Ini adalah koordinasi kerja sama yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk memenuhi panggilan negara dalam mengatasi masalah kesehatan dan kemanusiaan dari dampak pandemi Covid-19 khususnya dari varian delta,” ucap Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam kesempatan yang sama.

Untuk itu, Bank Indonesia juga kembali melanjutkan pembelian surat berharga negara (SBN) sebagai bentuk kerja sama dengan pemerintah. Pemerintah bersama BI, melalui mekanisme burden sharing, menetapkan bahwa pembelian surat berharga negara (SBN) yang dilakukan bank sentral mencapai Rp224 triliun untuk 2022.

Perry Warjiyo menegaskan, kerja sama pembelian surat berharga negara ini tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia. Ia juga menegaskan pembelian SBN serta penanggungan bunga dalam kerja sama tidak memengaruhi kemampuan Bank Indonesia dalam melakukan kebijakan moneter.