Dilarang Jokowi, Rini tetap rombak direksi dan komisaris BUMN

Pemerintah melalui Kementerian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melanjutkan rencana perombakan direksi dan komisaris BUMN. Langkah yang digagas Menteri BUMN Rini Soemarno ini dimulai dengan mengganti Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada Rabu (28/8).

Selanjutnya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kemarin (29/9), Direktur Utama BTN Maryono dicopot dari jabatannya. Untuk menggantikannya, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Suprajarto dipilih sebagai Direktur Utama BTN.

Berselang hanya beberapa jam, Suprajarto mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Suprajarto mengaku tidak dilibatkan dalam keputusan RUPSLB itu. "Saya sendiri baru tahu setelah membaca media. Saya tak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini, apalagi musyawarah," ujar Suprajarto. 

Di lain pihak, mantan Dirut BTN Maryono mengatakan dirinya belum tahu selanjutnya akan berlabuh ke mana. "Saya dari dulu adalah sebagai prajurit, di mana saja saya selalu ikut dan saya tidak pernah memilih atau meminta," tutur Maryono.

Seolah belum selesai dengan drama ini, Rini kembali berencana merombak jajaran direksi BUMN lainnya. Diketahui, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. akan melakukan RUPSLB pada hari ini (30/8) dengan agenda evaluasi kinerja semester I-2019 dan perubahan susunan pengurus perseroan. RUPSLB akan digelar pukul 14.00 WIB.

Untuk diketahui, langkah Rini dalam melakukan pergantian direksi dan jajaran BUMN ini bertentangan dengan instruksi Presiden Jokowi. Pada rapat kabinet awal Agustus, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Kepala Negara meminta para menteri untuk tidak mengambil kebijakan strategis sebelum pelantikan pemerintahan baru pada Oktober nanti.

"Para menteri diminta tidak mengambil langkah strategis seperti penggantian jabatan atau posisi tertentu," kata dia.