Perhatian pemerintah pada BUMN maritim dinilai minim

Perhatian pemerintah pada badan usaha milik negara (BUMN) sektor maritim dinilai minim. Ini, salah satunya, tecermin dari banyaknya kapal PT Pelni (Persero) berusia tua.

"Pelni punya 26 kapal yang usianya rata-rata di atas 25 tahun. Saya kira, ini bisa berbahaya untuk kepentingan masyarakat, terutama para pengguna, yang kedua juga kinerja perusahaan ini terganggu," kata anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, Amir Uskara.

Pun demikian dengan dukungan kepada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) atau PT IKI. "Pemerintah terkesan kurang men-suport fasilitas yang ada sama mereka bahkan meminta untuk Rp200 miliar saja terkesan sangat berat," ucapnya.

Menurut Amir, pemerintah harus mulai memikirkan BUMN maritim karena memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor transportasi dan logistik. Apalagi, kinerja keuangan PT Pelni, PT IKI, dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menunjukkan peningkatan.

"Kita ingin [pemerintah] men-support agar tiga perusahaan ini betul-betul mendapat perhatian khusus, terutama dari Kementerian BUMN dan juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," ujarnya, mengutip laman DPR.

"Tapi, apa pun itu harus masih ada dorongan dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Tentu harus ada sinegritas maksimal diantara tiga instansi ini," imbuh Amir.