Erick Thohir diminta selesaikan utang PT Istaka Karya dan BUMN lain

Menteri BUMN, Erick Thohir, diminta membentuk tugas (desk) khusus untuk menyelesaikan kasus utang PT Istaka Karya kepada sejumlah rekanan. Pangkalnya, kontraktor dan subkantor belum mendapatkan haknya sekalipun perusahaan negara itu sudah diputus pailit, Juli 2022.

"Kami berharap Kementerian BUMN membuat desk tersendiri membuat meja tugas yang khusus melakukan tindakan terhadap utang-utang yang selama ini belum dibayarkan oleh BUMN," ucap Wakil Ketua Komisi VI DPR, Sarmuji, dalam rapat kerja (raker) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (31/8).

Menurutnya, persoalan tersebut mesti menjadi atensi BUMN. Sebab, rekanan PT Istaka Karya mengalami kesulitan sehingga harus menjual asetnya hingga bunuh diri karena tertekan atas masalah yang menderanya.

Sarmuji melanjutkan, utang Pupuk Indonesia, Pertamina, dan BUMN lain kepada swasta lainnya juga harus diperhatikan. Alasannya, menukil laman DPR, dapat memengaruhi laju perusahaan negara dalam meningkatkan performanya.

"Bagaimana tanggung jawab negara untuk memperbaiki performa BUMN kalau pembayaran atas penugasan-penugasan itu lambat sekali sampai bertahun-tahun belum dibayarkan? Tentu ini butuh koordinasi yang bagus Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," tutur politikus Partai Golkar itu.