Indonesia diklaim negara maju, perdagangan dengan AS terancam defisit

Amerika Serikat (AS) menempatkan Indonesia dalam daftar negara maju dan menghapusnya dari daftar negara berkembang. Dengan demikian Indonesia terancam kehilangan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko Perekonomian) Susiwijono mengatakan pemerintah harus mengantisipasi langkah AS tersebut.

Pasalnya, AS merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Selama ini, lanjut Susi, transaksi dagang Indonesia dengan AS selalu surplus. Dengan dicoretnya Indonesia dari daftar negara berkembang akan membuat transaksi dagang Indonesia menjadi defisit.

"Ya pastilah (berpotensi defisit). Karena kan konsekuensinya terkait dengan GSP. Tapi pasti sudah ada langkah-langkah untuk menyelesaikan itu," katanya di Jakarta, Senin (24/2).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat sepanjang 2019 mencapai US$ 17,681 juta. Sedangkan impor nonmigas AS ke Indonesia hanya US$8,095 juta. 

Dengan demikian, transaksi perdagangan Indonesia dengan AS surplus sebesar US$9,586 juta. Namun, dengan dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang, maka sejumlah barang ekspor Indonesia tidak lagi mendapatkan diskon tarif masuk.

"Soal keputusan AS keluarkan Indonesia, itu kaitannya dengan fasilitas perdagangan. Jadi mungkin nanti teman-teman Kementerian Perdagangan yang akan jelaskan," ucapnya.

Dia pun mengatakan pemerintah masih mengkaji langkah antisipasi yang akan diambil menyusul dengan keputusan negeri Paman Sam tersebut. Saat ini, kata dia, Kementerian Perdagangan tengah menghitung dampak transaksi dagang AS dengan Indonesia.

"Kementerian Perdagangan masih menghitung dan sedang menyiapkan langkah antisipasinya," ujar Susi.