Kantongi tambahan anggaran Rp300 miliar, ini rencana Kemenperin untuk 2023

Komisi VII DPR menyetujui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) Tahun 2023. Dengan demikian, pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang disampaikan dalam nota keuangan yang semula sebesar Rp2.917.008.351 meningkat jadi Rp3.217.008.351.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi VII DPR RI atas persetujuan terhadap penyesuaian anggaran Kemenperin Tahun 2023,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat Rapat Kerja Penyesuaian RKA-KL Tahun Anggaran 2023, Kamis (22/9).

Agus mengatakan, penambahan sebesar Rp300 miliar dalam anggaran 2023 Kemenperin, merupakan hasil rapat Badan Anggaran yang dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Selain itu, program prioritas yang juga dilaksanakan pada 2023 mendatang adalah Pelatihan Vokasi Industri Sistem 3 in 1 untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten secara skilling, upskilling, dan reskilling. Kegiatan tersebut meliputi komponen inti seperti rekrutmen peserta, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, hingga penempatan kerja di industri.

Agus melanjutkan, target SDM industri yang dihasilkan pada 2023 dari kegiatan tersebut berjumlah 26.500 orang. Kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) 3 in 1 diutamakan bagi pekerja yang terdampak pandemi Covid-19, penyiapan SDM untuk industri berkelanjutan dan digital, serta dukungan SDM untuk program subtitusi impor dan industri halal.

Kemenperin juga terus mengawal pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) guna memaksimalkan peluang terserapnya produk dalam negeri melalui belanja pemerintah pusat dan daerah. Pada 2023 nanti, anggaran bagi Program P3DN yang tersedia di Kemenperin berjumlah Rp40 miliar.

“Kemenperin menargetkan pemberian 2.000 sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk dalam negeri. Dengan sertifikat TKDN, produk dalam negeri akan lebih banyak terserap melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengguna produk yang anggarannya bersumber dari APBN, APBD, pinjaman, hibah, pola kerja sama dengan pemerintah, dan yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara wajib menggunakan produk dalam negeri,” jelasnya.

Kemudian, kegiatan prioritas yang juga akan dilakukan di tahun depan adalah partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country Hannover Messe 2023. Kegiatan ini merupakan upaya national branding atas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia, sekaligus pemain manufaktur global.