Jokowi dinilai tidak konsisten batasi produksi batu bara

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan kebijakan pemerintah terkait batasan produksi batubara nasional tidak konsisten.

Pasalnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemerintah membatasi pemanfaatan bahan tambang nasional dengan mendorong hilirisasi.

Ketentuan tersebut, kata Fabby, telah diturunkan ke dalam kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan menetapkan produksi batu bara pada 2019 sebesar 400 juta ton.

"Nyatanya, di 2020 disepakati produksi batu bara 550 juta ton. Menjadi sangat penting di konteks pengelolaan sektor pertambangan, paling tidak kita bisa melihat regulasi itu tidak konsisten," kata Fabby di Jakarta, Senin (20/1).

Fabby menuturkan implementasi regulasi yang tidak konsisten itu juga terlihat saat realisasi produksi batu bara pada 2019 melampaui batas yang telah ditetapkan. 

Pada 2019, produksi batu bara mencapai 610 juta ton. Jumlah itu setara dengan 124,74% dari target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2019 yang ditarget 489 juta ton. 

"Sebenarnya produksi batu bara sudah dibatasi di regulasi, tapi realitanya tidak. Karena pemerintah membutuhkan devisa untuk menutupi current account deficit (CAD). Kita lihat dalam tiga tahun terakhir, produksi batu bara digenjot," ujarnya.

Padahal, kata Fabby, pembatasan produksi bertujuan untuk mendongkrak nilai tambah hasil tambang dengan menggenjot hilirisasi. Bahkan, penting untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

Sebab, aktivitas galian tambang telah menyebabkan munculnya lubang-lubang galian dan limbah eksplorasi yang berbahaya bagi lingkungan dan mengancam jiwa masyarakat sekitar.

"Saya kira kenapa perlu dibatasi karena dampak pertambangan itu sangat dahsyat. Bagaimana kawasan-kawasan bekas tambang batubara ditelantarkan, berubah menjadi kolam raksasa yang mengambil banyak nyawa," ucapnya.